Menjelang Tutup Tahun, Komisi III Tegas Evaluasi Proyek Fisik di Kaltim

Divisi.id – Menjelang penutupan Tahun Anggaran 2025, Komisi III DPRD Kalimantan Timur memperketat pengawasan terhadap seluruh pekerjaan infrastruktur yang ditangani mitra kerjanya. Langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada proyek strategis yang tertunda atau menyisakan persoalan administratif pada akhir tahun.

Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, menjelaskan bahwa pihaknya telah menggelar rapat kerja bersama Dinas PUPR-Pera dan Dinas Perhubungan Kaltim. Pertemuan itu disebut menjadi wadah penting untuk menelaah secara rinci realisasi kegiatan yang tengah berjalan.

“Rapat kemarin menjadi forum krusial untuk membedah capaian kinerja serta mengidentifikasi hambatan di lapangan dari dua dinas yang menjadi tulang punggung pembangunan infrastruktur Kaltim,” ujar Abdulloh.

Ia menegaskan bahwa pembahasan tidak hanya berfokus pada persentase progres, tetapi juga pada ketertiban pelaksanaan tiap kontrak. Menurutnya, kontraktor harus mematuhi sepenuhnya ketentuan perjanjian kerja tanpa berharap adanya toleransi tambahan.

“Kami tegaskan, kebijakan kontrak akan sangat ketat. Tidak ada perpanjangan kontrak kerja jika proyek tidak selesai atau terputus,” tegasnya.

Baca Juga:

Viral Dugaan Pencabulan, DPRD Kaltim Ingatkan Publik Tak Terpancing Informasi Bias

Abdulloh menilai bahwa ketegasan ini menjadi bentuk komitmen DPRD dalam memastikan kualitas infrastruktur daerah. Ia mengingatkan bahwa pembayaran hanya diberikan berdasarkan progres riil, sehingga tidak ada ruang bagi pekerjaan semu.

Aturan tersebut, lanjutnya, diterapkan untuk menjaga profesionalitas dan mencegah terjadinya pemborosan anggaran. Kontraktor diharapkan memahami bahwa setiap rupiah anggaran publik harus menghasilkan manfaat langsung bagi masyarakat.

Lebih jauh, Komisi III juga menyiapkan langkah lanjutan berupa inspeksi lapangan. Seluruh anggota komisi dijadwalkan turun langsung ke sejumlah titik pekerjaan dengan pembagian wilayah sesuai Daerah Pemilihan masing-masing.

Sidak tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran faktual terkait perkembangan proyek, memperkuat laporan dinas, sekaligus memastikan kualitas bangunan berjalan sesuai standar teknis yang telah ditetapkan.

Baca Juga:

Penetapan UMP Tertunda, DPRD Kaltim Khawatir Muncul Kegaduhan Publik

Abdulloh menekankan bahwa pengawasan melekat menjadi faktor penting agar target pembangunan strategis tidak meleset. Mengingat waktu yang semakin sempit, semua pihak diminta bekerja lebih cepat dan akurat.

Komisi III juga menilai bahwa kehadiran langsung di lapangan dapat mempercepat penyelesaian persoalan teknis yang sering muncul. Hal ini dianggap lebih efektif ketimbang hanya mengandalkan laporan tertulis atau paparan dinas.

Ia juga menambahkan bahwa percepatan ini penting untuk mencegah terjadinya carry over pekerjaan yang dapat menghambat program tahun berikutnya. Pemerintah, kata dia, harus menjaga ritme kerja agar tidak menumpuk beban anggaran di akhir tahun.

Dengan langkah evaluasi dan pengawasan berlapis tersebut, Komisi III berharap pembangunan infrastruktur Kaltim dapat selesai tepat waktu dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat di berbagai daerah.

Baca Juga:

Samsun Kritik Wacana Pemotongan DBH: Kaltim Sudah Terlalu Sering Mengalah

“Keputusan ini memastikan seluruh target pembangunan strategis Kaltim dapat tercapai secara optimal sebelum akhir tahun anggaran, menghindari sisa pekerjaan yang menumpuk, dan mewujudkan infrastruktur yang berkualitas bagi rakyat Kaltim,” pungkasnya.