Pemangkasan Rp6,13 Triliun Ubah Total Komposisi APBD 2026

Divisi.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melakukan penyesuaian anggaran tahun 2026 dengan memangkas alokasi hingga Rp6,13 Triliun. DPRD Kaltim menyebut pemangkasan itu akan mengubah komposisi APBD secara signifikan dan mempengaruhi sejumlah program kerja pemerintah daerah.

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menerangkan bahwa pembahasan efisiensi anggaran dilakukan bersama Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Ia menyebut prosesnya masih berlangsung dan belum mencapai kesimpulan final.

“Dari Rp21,3 triliun turun menjadi Rp15,132 triliun. Ada pengurangan Rp6.13 triliun dan tentu saja ini mengubah komposisi postur anggaran,” ujar Hamas nama sapaannya.

Ia menjelaskan pembahasan dilakukan secara hati-hati mengingat perubahan anggaran tersebut akan berdampak langsung pada banyak program. Menurutnya, rapat yang digelar hari ini belum menghasilkan keputusan final.

“Ini lagi dibahas bersama-sama dengan TAPD. Hari ini belum selesai dan kemungkinan akan dilanjutkan besok,” jelasnya.

Baca Juga:

Saefuddin Zuhri Sidak Fasilitas Kesehatan, Tekankan Layanan Cepat dan Humanis

Hasanuddin menambahkan bahwa penyesuaian anggaran tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. DPRD ingin memastikan APBD 2026 tetap memberikan dampak yang optimal bagi masyarakat meskipun terjadi pemangkasan.

“Kami butuh satu atau dua hari lagi untuk menyusunnya kembali agar APBD kita benar-benar berdampak,” ujarnya.

Pengurangan anggaran ini tidak hanya mengenai jumlah total, tetapi juga akan mempengaruhi berbagai sektor. Ia menyatakan sejumlah program akan mengalami penurunan alokasi karena penyesuaian fiskal tersebut.

“Kita masih hitung ulang. Beberapa kegiatan pemerintah pasti akan terdampak, karena ada pengurangan cukup besar,” katanya.

Baca Juga:

Walikota Samarinda Hadiri Peresmian Jembatan Handil Bakti–Simpang Pasir

Dalam proses pembahasan tersebut, DPRD juga mempertimbangkan prioritas agar program yang bersifat mandatori tetap berjalan. Sebaliknya, program non-mandatori kemungkinan besar akan menjadi objek efisiensi.

“Termasuk program-program yang selama ini jalan, mungkin akan disesuaikan. Yang mandatori tidak disentuh, tapi yang lain bisa saja dikurangi,” jelasnya.

Hasanuddin menegaskan bahwa DPRD dan pemerintah daerah masih mengumpulkan data serta mempertimbangkan berbagai alternatif sebelum penetapan final. Ia meminta masyarakat memahami bahwa penyesuaian anggaran ini merupakan konsekuensi dinamika fiskal nasional.

“Kita masih menunggu data lengkapnya. Kalau semua sudah jelas, baru kami umumkan apa saja yang mengalami pemangkasan,” pungkasnya.

Baca Juga:

Pasca Demo 214 di Kantor Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Pastikan Teras Samarinda Tetap Aman