
Divisi.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus menggagas sejumlah proyek strategis berupa pembangunan underpass dan flyover guna mengurai kemacetan di titik–titik padat lalu lintas. Namun, DPRD Kaltim mengingatkan bahwa setiap proyek besar wajib diawali dengan kajian teknis yang komprehensif agar pelaksanaannya tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan baru.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi, menegaskan bahwa rencana pembangunan infrastruktur tersebut perlu dikawal sejak tahap perencanaan. Ia menilai, proyek sebesar itu tidak bisa dikerjakan dengan pendekatan tergesa-gesa tanpa mempertimbangkan potensi dampak sosial, teknis, maupun ekonomi.
“Setiap pekerjaan besar seperti underpass atau flyover harus didahului studi kelayakan yang kuat. Jangan sampai pembangunan dilakukan hanya karena dianggap mendesak tetapi tidak melalui perhitungan yang tepat,” tegas Subandi.
Ia menjelaskan bahwa kajian teknis merupakan fondasi utama untuk memastikan desain, struktur, serta manfaat proyek sesuai dengan kebutuhan lapangan. Tanpa itu, risiko pembengkakan anggaran hingga persoalan teknis saat pengerjaan bisa saja muncul.
Menurutnya, infrastruktur transportasi memang menjadi salah satu kebutuhan mendesak, terutama pada wilayah yang mengalami peningkatan volume kendaraan secara signifikan. Namun, keseriusan dalam merancang proyek perlu diperhatikan agar hasil akhir benar-benar memberi manfaat jangka panjang.
“Kita ingin percepatan pembangunan, namun bukan berarti meninggalkan prinsip kehati-hatian. Bagi kami, keberhasilan sebuah proyek bukan hanya dibangun cepat, tetapi juga harus tepat dan aman,” lanjutnya.
Subandi juga menyinggung perlunya melibatkan berbagai pihak dalam penyusunan kajian, mulai dari ahli konstruksi, transportasi, akademisi, hingga pemerintah kabupaten/kota. Koordinasi lintas sektor dinilai penting karena infrastruktur tersebut berdampak luas bagi masyarakat.
Ia menambahkan bahwa Komisi III DPRD Kaltim akan terus memantau perkembangan penyusunan dokumen perencanaan, termasuk analisis dampak lingkungan serta kajian pembiayaan. Pengawasan menyeluruh diperlukan agar tidak ada tahapan yang dilewati begitu saja.
“Masyarakat pasti ingin kemacetan terurai, tetapi mereka juga berharap pembangunan dilakukan dengan standar terbaik. Itu yang kami jaga,” pungkas Subandi.
Ia menegaskan kembali komitmen DPRD untuk memastikan setiap proyek strategis berjalan sesuai regulasi, efisien, dan memberikan hasil yang optimal bagi kebutuhan publik.
Dengan demikian, rencana pembangunan underpass dan flyover di Kaltim diharapkan tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga menghadirkan infrastruktur yang berkelanjutan dan memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan.