
Divisi.id – Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan di Kutai Kartanegara masih menjadi pekerjaan rumah besar yang harus segera dituntaskan. DPRD Kaltim menilai pentingnya koordinasi antara pemerintah kabupaten dan provinsi agar pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, mengatakan bahwa keterhubungan antarwilayah di Kukar masih belum merata. Banyak kecamatan yang hingga kini belum tersambung dengan baik, bahkan akses antar kabupaten juga masih terkendala.
“Bagaimana kita mewujudkan visi-misi gubernur dengan bupati yang ada sekarang harus sinkron, dan tentunya tahun ke tahun memang punya target,” ujar Salehuddin.
Ia menyebut bahwa permasalahan konektivitas wilayah merupakan salah satu tantangan pembangunan terbesar di Kukar. Oleh karena itu, perlu pembagian tugas yang jelas antara provinsi dan kabupaten, terutama dalam hal kewenangan infrastruktur.
“Agar satu, mungkin permasalahan yang di Kutai Kartanegara itu salah satunya sarana prasarana, jalan, jembatan yang memang masih di beberapa kecamatan, antar kecamatan juga masih, bahkan antar kabupaten juga masih belum tersambung dengan baik,” tambahnya.
Menurutnya, tidak semua proyek dapat ditangani oleh kabupaten. Sejumlah infrastruktur strategis perlu didorong melalui skema bantuan provinsi atau kolaborasi anggaran lintas sektor.
Ia berharap, dengan adanya kepemimpinan baru di Kukar yang visinya sejalan dengan Gubernur, pembangunan infrastruktur bisa menjadi prioritas bersama, dan bukan sekadar janji politik saat kampanye.
Kondisi geografis Kukar yang luas dan beragam memerlukan pendekatan pembangunan yang terintegrasi. Tanpa koordinasi yang kuat, potensi ketimpangan antarwilayah akan terus terjadi.
“Dengan komunikasi dan koordinasi yang baik, kami yakin pembangunan jalan dan jembatan ini bisa dilakukan lebih merata dan efektif,” pungkasnya.