Pengawasan Anggaran Pendidikan Jadi Sorotan Menjelang Program Sekolah Gratis

Divisi.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus mempersiapkan pelaksanaan program pendidikan gratis pada 2026. Kebijakan yang menjadi perhatian masyarakat ini dinilai sebagai momentum untuk memperbaiki kualitas layanan pendidikan sekaligus meringankan beban biaya yang selama ini dirasakan orang tua di berbagai daerah.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin, mengatakan bahwa masyarakat memiliki harapan besar terhadap kebijakan tersebut. Ia menegaskan bahwa DPRD akan memastikan seluruh anggaran pendidikan digunakan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.

“Kita berharap program sekolah gratis ini berjalan dengan baik dan penggunaan anggarannya harus sesuai ketentuan,” ujar Fuad.

Fuad menyebutkan, aspirasi masyarakat terkait pendidikan terus mengalir. Selain persoalan biaya, banyak warga yang meminta agar fasilitas sekolah, ruang belajar, dan kualitas tenaga pendidik ikut ditingkatkan sejalan dengan hadirnya program gratis tersebut.

Menurutnya, masyarakat Kaltim perlu kepastian bahwa kebijakan ini bukan sekadar slogan. Ia menekankan pentingnya pengawalan ketat terhadap alokasi anggaran agar seluruh bantuan dapat terserap secara maksimal oleh pemerintah daerah dan satuan pendidikan.

Baca Juga:

Andi Faisal Assegaf Sosialisasikan Perda Nomor 9 Tahun 2023 di Desa Sekurou Jaya

“Kita juga terus mengawasi pengalokasian anggaran ini, supaya semua kegiatan pendidikan bisa terserap dan tepat sasaran,” tambahnya.

Fuad menilai, isu pendidikan tidak bisa dilepaskan dari kondisi ekonomi masyarakat. Di tengah tekanan fiskal daerah, pemerintah wajib memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar mampu menjawab kebutuhan warga, khususnya keluarga dengan penghasilan rendah.

Ia juga mengingatkan bahwa pro dan kontra di media sosial maupun di masyarakat terkait program tersebut harus dijawab dengan kerja nyata melalui pelaksanaan program yang efektif. Pemerintah, menurutnya, tidak boleh ragu mengambil langkah cepat untuk menuntaskan seluruh persiapan teknis.

“Saya kira bantuan pendidikan dari pemerintah ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini, sehingga harus segera dimantapkan,” katanya.

Baca Juga:

Sabaruddin Panrecalle Tegaskan Pentingnya Pendidikan Pancasila di Tengah Tantangan Generasi Muda

Fuad menegaskan bahwa DPRD dan pemerintah daerah memegang tanggung jawab moral untuk memastikan program ini tidak sekadar meningkatkan angka partisipasi sekolah, tetapi juga memperbaiki kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Selain pembiayaan, ia menyoroti pentingnya peningkatan sarana prasarana, ketersediaan tenaga pengajar berkualitas, serta pemerataan layanan pendidikan hingga ke wilayah terpencil.

Ia menambahkan bahwa komunikasi antara OPD, sekolah, dan pemerintah provinsi harus terus diperkuat agar pelaksanaan program sekolah gratis tidak menemui hambatan birokrasi maupun teknis.

Fuad juga meminta masyarakat untuk berperan aktif memberikan masukan dan melaporkan apabila ada ketidaksesuaian di lapangan. Menurutnya, keberhasilan program pendidikan gratis sangat bergantung pada pengawasan dari semua pihak.

Baca Juga:

Sabaruddin Panrecalle Dorong Tata Ruang Berkelanjutan demi Masa Depan Pembangunan Daerah

Dengan optimisme tersebut, ia berharap tahun 2026 menjadi titik awal transformasi pendidikan di Kaltim. Program sekolah gratis diharapkan mampu membuka akses yang lebih luas bagi generasi muda, sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah.