Perusda Dinilai Belum Optimal, Makmur Minta Ada Mini Kontes Pengelola Aset

Divisi.id – Aset-aset daerah yang selama ini dikelola pemerintah kembali menjadi sorotan setelah adanya penilaian bahwa beberapa aset strategis belum dimaksimalkan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satunya adalah aset MTQ yang kini diserahkan kepada Perusda Mahakam Berlian Samarinda (MBS) untuk dikelola.

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menilai pemerintah provinsi perlu lebih kreatif dalam memastikan aset tersebut dikelola secara profesional. Ia menyebut bahwa meski Perusda diberi kepercayaan, pengelolaannya tetap harus melalui proses seleksi yang terbuka dan kompetitif.

“Aset MTQ itu bisa menjadi sumber pendapatan asal dikelola dengan benar,” ujar Hamas nama sapaannya.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah provinsi seharusnya tidak hanya memberikan aset kepada Perusda tanpa memastikan kemampuan mereka mengelola fasilitas itu secara optimal. Menurutnya, perlu ada mini kontes atau kompetisi antarcalon pengelola agar aset dapat dikelola oleh pihak yang paling siap.

“Harus ada mini kontes pengelola hotel, supaya pihak yang paling siap yang mengelola,” katanya.

Baca Juga:

Syahariah Masud Gelar PDD ke-5 di Desa Jemparing, Tekankan Partisipasi Aktif Seluruh Masyarakat

Hamas mencontohkan keberhasilan pengelolaan Hotel Atlet di Senayan yang sebelumnya sepi peminat tetapi kemudian berkembang pesat setelah dikelola oleh pihak ketiga yang berkompeten. Contoh tersebut membuktikan bahwa aset negara dapat berkembang ketika dikelola oleh manajemen profesional.

“Hotel Atlet saja ketika dikelola pihak ketiga bisa jadi bagus. Kenapa kita tidak bisa lakukan hal serupa?” ujarnya.

Makmur menegaskan bahwa Perusda tetap dapat dilibatkan, namun tidak boleh menjadi satu-satunya opsi tanpa melalui mekanisme adu kualitas pengelolaan. Menurutnya, keterlibatan pihak ketiga justru memungkinkan pemerintah memiliki pembanding kinerja.

“Perusda bisa ikut, tapi harus bersaing juga. Jangan ditunjuk langsung,” tegasnya.

Baca Juga:

H. Andi Faisal Assegaf Dorong Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Perkuat Pengawasan Publik

Ia menilai bahwa persoalan utama aset-aset daerah adalah rendahnya produktivitas karena pola pengelolaan yang cenderung administratif. Padahal, aset seperti gedung MTQ memiliki potensi besar untuk menjadi sumber pemasukan melalui penyewaan, event, hotel, maupun fasilitas komersial lainnya.

“Kita punya aset bagus, tapi kalau tidak dikelola profesional, ya tidak menghasilkan,” jelasnya.

Hamas juga mengingatkan bahwa aset daerah tidak boleh menjadi beban APBD. Jika pengelolaannya tidak menghasilkan, maka aset justru menimbulkan biaya perawatan tanpa pemasukan yang sepadan. Hal ini dapat mengganggu keuangan daerah.

“Aset itu kalau hanya jadi beban pemeliharaan, ya rugi daerah,” ucapnya.

Baca Juga:

Andi Faisal Assegaf Sosialisasikan Perda Nomor 9 Tahun 2023 di Desa Sekurou Jaya

Ia menekankan pentingnya pemprov membuka peluang kemitraan dengan pihak swasta yang memiliki rekam jejak kuat di bidang perhotelan atau manajemen fasilitas publik. Dengan demikian, aset bisa menjadi lebih produktif dan kompetitif.

“Kita harus belajar dari daerah lain yang berani kerja sama dengan pihak ketiga,” katanya.

Hamas juga mendorong pemerintah menyusun standar evaluasi kinerja Perusda secara berkala. Jika kinerjanya tidak menunjukkan perkembangan, maka perlu dilakukan perbaikan struktural atau bahkan penggantian manajemen agar aset tidak semakin merugi.

“Perusda harus dievaluasi. Kalau tidak berkembang, harus diperbaiki,” ujarnya.

Baca Juga:

Sabaruddin Panrecalle Tegaskan Pentingnya Pendidikan Pancasila di Tengah Tantangan Generasi Muda

Ia berharap pengelolaan aset MTQ dapat menjadi contoh tata kelola baru yang lebih terbuka dan profesional. Menurutnya, masyarakat menunggu aset-aset daerah benar-benar memberikan manfaat finansial untuk mendukung pembangunan.

“Kita ingin aset daerah menghasilkan, bukan hanya jadi bangunan kosong,” pungkasnya.