Divisi.id – Pj Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Akmal Malik, menghadiri acara Sosialisasi dan Market Sounding Percontohan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Berkelanjutan di Hotel Haris, Samarinda, Selasa (16/07/2024).
Akmal Malik menyampaikan bahwa pemerintah provinsi telah mencapai kemajuan signifikan dalam prosedur pengadaan barang dan jasa, mencapai angka 70,2 persen.
Namun, ia menekankan pentingnya peningkatan pada substansi pengadaan, khususnya dalam memilih barang dan jasa yang ramah lingkungan.
“Kita berharap barang-barang yang digunakan untuk kepentingan-kepentingan provider dapat lebih terorganisasi pada ramah lingkungan,” ujar Akmal.
Menurut Akmal, rata-rata pelaku UMKM saat ini masih menggunakan kemasan yang tidak ramah lingkungan, seperti plastik.
Ia mengusulkan agar pemerintah mengedukasi pelaku UMKM melalui kebijakan pengadaan barang dan jasa yang mengutamakan penggunaan kemasan ramah lingkungan.
“Bayangkan se-Indonesia, di Kaltim saja ada Rp6,8 triliun dana untuk pengadaan barang dan jasa, dan Rp4,8 triliun di antaranya untuk barang-barang seperti makanan, minuman, kertas, dan lain sebagainya. Jika barang-barang tersebut tidak ramah lingkungan, dampaknya sangat besar terhadap lingkungan kita,” tegasnya.
Akmal juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara LKPP, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), serta Kementerian Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) untuk mendukung UMKM dalam menghasilkan kemasan ramah lingkungan.
“Jangan hanya himbauan, harus ada kolaborasi nyata agar pelaku usaha paham tentang packaging ramah lingkungan. Jika tidak, produk-produk yang kita hasilkan akan terus merusak lingkungan,” ujarnya.
Pemprov Kaltim sendiri telah menyiapkan langkah-langkah konkret untuk memastikan pengadaan barang dan jasa berjalan berkelanjutan.
“Kami berharap pengadaan barang dan jasa tidak berdiri sendiri, harus bekerja sama dengan KLHK dan Perindag untuk mencoba membuat packaging UMKM yang ramah lingkungan, seperti menggunakan daun atau kaca yang bisa didaur ulang. Ini penting, jika tidak barang dan jasa yang kita punya hanya menghasilkan sampah,” tuturnya.
“Persoalan sampah ini tidak kunjung teratasi jika kita hanya ribut di hilirnya saja. Rp6,8 triliun itu termasuk barang-barang elektronik seperti AC dan lampu, bagaimana cara daur ulangnya jika tidak dipikirkan dari awal?” sambungnya.
Lebih lanjut, Akmal juga menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah.
“Kesadaran masyarakat masih rendah. Kita harus mulai dengan kebijakan-kebijakan ramah lingkungan dan mengenalkan kepada masyarakat untuk tidak hanya menggunakan barang yang ramah lingkungan, tetapi juga aman digunakan untuk bumi ke depannya,” tutupnya.