Potensi Ekonomi Melimpah, DPRD Kaltim: PAD Kita Tidak Boleh Terus Stagnan

Divisi.id – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Timur dinilai masih jauh dari potensi maksimal meski Kaltim memiliki sumber daya ekonomi yang besar, baik dari sektor pertambangan, perkebunan, industri jasa, hingga pariwisata. Kondisi ini membuat DPRD menilai perlunya strategi baru untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah agar tidak terus bergantung pada penerimaan pusat.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin, menjelaskan bahwa selama ini daerah masih terlalu bergantung pada sektor migas dan batu bara, sementara berbagai potensi PAD lain justru belum diberdayakan secara optimal. Menurutnya, kondisi tersebut tak boleh dibiarkan berlarut-larut.

“Kita ini terlalu bergantung pada sektor ekstraktif. PAD dari sektor lain mestinya bisa tumbuh lebih besar, tapi masih stagnan,” ujar Husni.

Ia menyoroti salah satu potensi besar yang belum dimanfaatkan sepenuhnya, yakni pajak alat berat. Menurutnya, banyak aktivitas pertambangan di Kaltim yang menggunakan alat berat dalam jumlah besar, namun pendapatannya belum tercatat secara maksimal karena sistem pendataan dan pengawasan yang belum optimal.

Tak hanya soal alat berat, Husni juga menekankan perlunya penguatan regulasi dan pengawasan terhadap Pajak Bahan Bakar Minyak (PBBKB) yang selama ini menjadi salah satu sumber pendapatan yang cukup signifikan. Ia menyebutkan, dengan meningkatnya aktivitas industri dan transportasi, pendapatan dari sektor ini seharusnya lebih besar.

Baca Juga:

Andi Faisal Assegaf Sosialisasikan Perda Nomor 9 Tahun 2023 di Desa Sekurou Jaya

“Pajak BBM kita harus diperkuat. Data penggunaannya besar, tapi penerimaan daerah tidak sebanding,” tegasnya.

Salah satu aspek penting yang juga disoroti adalah pengelolaan alur Sungai Mahakam yang selama ini menjadi jalur vital bagi kapal-kapal industri. Husni menilai pemerintah daerah harus memperoleh manfaat dari aktivitas tersebut, mengingat Sungai Mahakam merupakan aset strategis yang digunakan secara intensif oleh pelaku usaha.

Ia menambahkan bahwa jika pemerintah mampu menata ulang mekanisme pungutan dan retribusi, PAD dari Sungai Mahakam bisa meningkat signifikan dan dimanfaatkan kembali untuk pembangunan daerah.

Selain itu, ia menilai keberadaan Perusahaan Daerah (Perusda) Kaltim belum mampu memberikan kontribusi yang berarti terhadap PAD. Menurut Husni, banyak perusda yang hanya menghabiskan anggaran tanpa memberikan hasil nyata.

Baca Juga:

Sabaruddin Panrecalle Tegaskan Pentingnya Pendidikan Pancasila di Tengah Tantangan Generasi Muda

“Perusda itu mestinya jadi penggerak ekonomi, bukan justru menjadi beban anggaran. Kita butuh manajemen yang kuat dan profesional,” tuturnya.

Husni menegaskan bahwa perusda harus diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki nilai ekonomi tinggi, termasuk perkebunan seperti kopi dan kakao, yang kini semakin memiliki pasar besar. Ia menilai diversifikasi usaha sangat penting agar pendapatan daerah tidak hanya bertumpu pada industri tambang.

Tak hanya itu, aset-aset daerah yang selama ini tidak produktif juga menjadi sorotan. Salah satunya adalah hotel yang dikelola pihak swasta namun merupakan milik pemerintah provinsi. Husni menyebut aset tersebut harus ditarik dan dikelola secara profesional agar memberikan pemasukan tetap bagi daerah.

“Kita punya hotel yang semestinya jadi sumber pendapatan, tapi malah tidak memberikan apa-apa. Itu harus ditarik kembali,” jelasnya.

Baca Juga:

Sabaruddin Panrecalle Dorong Tata Ruang Berkelanjutan demi Masa Depan Pembangunan Daerah

Ia menambahkan bahwa peningkatan PAD juga harus dilakukan melalui pemetaan potensi ekonomi di tiap kabupaten/kota. Menurutnya, daerah memiliki komoditas unggulan yang berbeda-beda, dan itu harus diintegrasikan dalam kebijakan pendapatan daerah.

Husni memastikan bahwa Komisi II bersama pemerintah provinsi akan terus mendorong kebijakan penguatan PAD ini agar kemandirian fiskal Kaltim semakin kuat. Ia menilai langkah tersebut harus segera dilakukan mengingat kebutuhan pembangunan daerah semakin besar.

Ia menutup dengan penegasan bahwa penguatan PAD merupakan fondasi bagi pembangunan jangka panjang dan tidak boleh ditunda lagi.

“Kalau PAD kita kuat, kita tidak akan mudah goyah ketika pusat melakukan penyesuaian anggaran,” pungkasnya.

Baca Juga:

Andi Faisal Gelar PDD ke-4 Bahas Tata Ruang Berkelanjutan untuk Masa Depan Pembangunan Daerah