
Divisi.id – Pembahasan penyesuaian anggaran tahun 2026 antara DPRD Kalimantan Timur dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) belum menemukan titik akhir. Rapat yang berlangsung hari ini terpaksa ditunda dan akan dilanjutkan dalam satu hingga dua hari ke depan.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengatakan bahwa sejumlah poin pembahasan masih membutuhkan pendalaman dan penjelasan lebih detail dari TAPD. Karena itu, rapat tidak bisa diputuskan secara terburu-buru.
“Ini lagi dibahas bersama-sama dengan TAPD. Hari ini belum selesai,” ujar Hasanuddin.
Ia menjelaskan bahwa banyak dokumen pendukung yang masih harus disinkronkan terlebih dahulu, termasuk detail pemangkasan anggaran dan dampaknya terhadap program daerah. Menurutnya, keputusan yang diambil harus benar-benar akurat.
“Mungkin kita lanjutkan besok di Balikpapan,” tambahnya.
Hasanuddin menuturkan bahwa pembahasan lanjutan nantinya akan lebih fokus pada penyusunan ulang struktur anggaran. DPRD ingin memastikan bahwa perubahan komposisi APBD tetap memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Mungkin dua hari lagi. Karena kita harus susun lagi supaya APBD kita betul-betul berdampak,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa penundaan pembahasan bukan karena kendala teknis, melainkan karena sifat materi yang kompleks. Setiap perubahan anggaran, ujar Hasanuddin, memerlukan pertimbangan matang agar tidak menimbulkan persoalan baru.
“Beberapa program pemerintah akan terdampak, makanya kita perlu melihat detailnya satu per satu,” katanya.
Hasanuddin juga mengingatkan bahwa proses pembahasan APBD merupakan ruang kolaborasi antara DPRD dan TAPD. Tidak ada keputusan sepihak, semua dibahas secara proporsional.
“Kita bahas bersama, supaya hasilnya nanti berimbang. Tidak berat sebelah ke satu sektor tertentu,” ucapnya.
Ia menambahkan bahwa DPRD menargetkan pembahasan lanjutan akan menghasilkan draft final yang lebih stabil. Setelah itu barulah publik dapat mengetahui secara pasti program mana saja yang mengalami penyesuaian.
“Kalau sudah selesai dan clear, nanti kita sampaikan secara resmi,” imbuhnya.
Hasanuddin berharap proses ini dapat berjalan lancar tanpa ada perdebatan berkepanjangan. Ia meminta seluruh pihak memahami bahwa dinamika fiskal nasional menjadi salah satu faktor utama perlunya penyesuaian APBD.
“Kita ingin memastikan semua data terverifikasi. APBD ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” ujarnya.
Dengan pembahasan yang berlanjut dalam beberapa hari ke depan, DPRD Kaltim menegaskan komitmennya agar APBD 2026 tetap relevan, adaptif, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.