
Divisi.id – Anggota DPRD Kaltim mulai menyoroti rendahnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor aset serta jalur transportasi Sungai Mahakam. Padahal, alur sungai terbesar di Kaltim itu setiap hari dilintasi ratusan tongkang dengan nilai komoditas mencapai triliunan rupiah. Minimnya pendapatan dari sektor tersebut dinilai sebagai salah satu penyebab PAD Kaltim belum bergerak maksimal.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menyampaikan bahwa potensi sungai dan aset daerah yang begitu besar belum diterjemahkan menjadi pendapatan signifikan bagi daerah. Ia menilai banyak ruang pendapatan yang masih dikelola pihak swasta, padahal Provinsi Kaltim memiliki peluang besar untuk mengambil peran lebih kuat.
“PAD kita memang tinggi dibanding banyak provinsi lain, tetapi sebenarnya masih jauh dari optimal,” ucap Ananda.
Ia menjelaskan bahwa jika dicermati lebih rinci, banyak sumber PAD yang seharusnya dapat dimaksimalkan, khususnya dari aset daerah seperti pelabuhan sungai, lahan, dan fasilitas milik pemerintah yang saat ini belum dimanfaatkan secara strategis. Ananda menegaskan bahwa alur Sungai Mahakam adalah aset bernilai besar yang bisa menjadi lokomotif pendapatan baru.
Menurutnya, komoditas yang melintas di Mahakam setiap hari bernilai luar biasa. Namun kontribusinya terhadap PAD provinsi nyaris tidak sebanding. Ia menilai adanya ketergantungan pada pengelolaan swasta membuat potensi pendapatan bagi daerah tidak termanfaatkan secara maksimal.
“Setiap hari tongkang lewat membawa komoditas bernilai triliunan. Harusnya ada manfaat besar yang bisa didapat Kalimantan Timur dari situ,” tegasnya.
Ananda mengungkapkan bahwa kewenangan pengelolaan memang berada pada pemerintah pusat, tetapi provinsi tetap bisa mengambil ruang melalui skema kerja sama, retribusi, atau optimalisasi aset yang masih berada dalam kewenangan daerah. Karena itu, koordinasi lintas lembaga harus diperkuat.
Ia menjelaskan bahwa pihaknya bersama Komisi II sebelumnya sudah menggelar rapat bersama KSOP Mahakam, Pelindo, BMS, MBS, hingga instansi teknis lainnya untuk membahas percepatan optimalisasi pendapatan dari Sungai Mahakam. Langkah itu dianggap wajib dilakukan agar potensi besar tersebut tidak terus terlewatkan.
“Kita sudah rapat dengan KSOP dan pihak terkait. Kita minta semua yang punya kewenangan bisa memaksimalkan potensi alur Sungai Mahakam untuk meningkatkan PAD kita,” katanya.
Ananda menegaskan bahwa jika PAD bisa naik secara signifikan, banyak program strategis pemerintah bisa dilaksanakan dengan lebih maksimal, mulai dari pendidikan gratis, kesehatan gratis, hingga percepatan pemenuhan infrastruktur wilayah. Menurutnya, besar kecilnya kemampuan fiskal daerah sangat ditentukan oleh keberanian pemerintah menggarap sumber pendapatan yang masih terbuka.
Ia juga menyebut bahwa Kaltim seharusnya bisa berdiri lebih kuat secara fiskal. Dengan aset besar dan aktivitas ekonomi yang masif, daerah tidak boleh hanya mengandalkan transfer pusat atau PAD yang stagnan tanpa inovasi.
“Aset kita luar biasa. Kalau dimaksimalkan, semua bisa gratis—pendidikan, kesehatan, hingga layanan dasar masyarakat,” ujarnya.
Ananda berharap agar pemerintah dan OPD terkait tidak menunda kerja-kerja pemetaan potensi pendapatan baru. Ia menekankan bahwa proses optimalisasi PAD bukan hanya soal menambal anggaran, tetapi soal kemandirian dan daya saing daerah di masa depan.
Baginya, komitmen OPD menjadi penentu utama. Tanpa keseriusan menindaklanjuti potensi di lapangan, maka peluang pendapatan hanya akan menjadi wacana tanpa hasil konkret.
“Kita punya peluang besar, tinggal bagaimana OPD benar-benar serius mengeksekusi. Potensi PAD ini jangan terus menjadi cerita, harus jadi kenyataan,” tutupnya.