Divisi.id — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Seno Aji, mengambil langkah proaktif dalam mencegah terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang tinggi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim tahun 2023.
Dalam upayanya, Seno Aji menekankan pentingnya evaluasi rutin terhadap capaian APBD untuk meminimalkan risiko Silpa.
Seno Aji, menyoroti sektor pengadaan barang dan jasa sebagai kunci utama untuk mengurangi potensi Silpa. Ia menekankan perlunya perbaikan dalam proses lelang, terutama pada proyek-proyek berskala besar.
“Proses lelang harus dijalankan dengan lebih efisien, terutama pada proyek-proyek berskala besar,” ungkapnya.
Wakil Ketua DPRD Kaltim tersebut menyadari potensi tinggi terjadinya Silpa pada APBD 2023, terutama dengan capaian daya serap yang masih rendah di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kaltim.
Dalam mengatasi masalah ini, Seno Aji mengusulkan inisiatif untuk memulai langkah-langkah pengadaan lebih awal, terutama pada awal tahun pelaksanaan APBD 2024.
“Rencana proyek untuk tahun 2024 harus dirancang sebelum dimulai, untuk mengurangi angka Silpa. Kami yakin langkah ini akan memberikan hasil positif pada tahun 2024. Kami telah mengalokasikan sekitar Rp675 miliar untuk mengatasi Silpa dan yakin situasinya akan lebih optimal tahun depan,” tandas Seno Aji.
Dengan langkah-langkah ini, DPRD Kaltim berharap dapat memastikan penggunaan anggaran yang lebih efisien dan terarah, meminimalkan risiko Silpa, dan meningkatkan kualitas pelaksanaan proyek-proyek di wilayah tersebut.