Seno Aji tegaskan Setiap OPD Tindaklanjuti LHP Agar Terverifikasi

Divisi.id – Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Ir. H. Seno Aji, M.Si didampingi oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim H. Ahmad Muzakkir, Kepala Inspektorat Wilayah Dr. HM Irfan Prananta dan Dirut BPD Kaltimtara H. Muhammad Yamin mengikuti Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) serta Koordinasi Pemeriksaan LKPD dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VI, secara zoom meeting di Ruang HOB Kantor Gubernur Kaltim, dipusatkan di Bali pada Senin, 15 April 2025.

Usai mengikuti kegiatan, Seno Aji menjelaskan arahan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI bahwa setiap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK segera ditindak lanjuti dan terverifikasi.

“Kita sudah tahu bersama bahwa setiap LHP, harus segera ditindak lanjuti. Saya minta setiap ada LHP di lingkungan Pemprov Kaltim, semua OPD segera menindak lanjutinya dan semuanya harus terverifikasi,” ucap Seno Aji usai mengikuti Entry Meeting.

Lebih lanjut, Dirinya mengatakan bahwa Pemprov Kaltim terus berupaya melakukan perbaikan untuk pengelolaan keuangan daerah, sehingga laporan keuangan BPK lebih baik LHP yang diterima.

“Setiap menerima LHP segera ditindak lanjuti dan diselesaikan,” tegas Seno.

Baca Juga:

Diduga Merugikan Negara, FORKOP Kaltim Gelar Demonstrasi Mendesak Pemprov Ambil Alih Operasi STS yang Dikelola PT PTB

Pun, hal tersebut juga sudah disampaikan oleh Seno kepada Sekda Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni dan Inspektorat Kaltim, agar diakomodir penyelesaian LHP tersebut.

Mengenai pengawasan aset yang juga menjadi perhatian BPK RI, maka Pemprov Kaltim segera membentuk tim khusus agar membantu memverifikasi aset-aset milik daerah.

“Saya sudah minta BPKAD untuk membentuk tim khusus guna membantu memverifikasi aset kita. Sehingga, dalam waktu dekat aset provinsi segera terverifikasi. Setelah itu, kita bentuk tim pelaksanaannya di internal BPKAD Kaltim,” ungkapnya.

Menurutnya, Hal seperti ini harus cepat disampaikan sehingga aset apapun yang diminta BPK, maka mereka sudah siap. Harapannya, aset yang dimiliki Pemprov Kaltim ini bermanfaat bagi rakyat.

Baca Juga:

SPASI Desak Kejati Kaltim Usut Dugaan Mark Up Proyek Gedung Madrasah Rp26 Miliar

Diketahui dalam rapat tersebut turut hadir dari pusat, Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK RI, Laode Nusriadi.