Serapan Anggaran Belum 70 Persen, DPRD Kaltim Tekan OPD Percepat Kinerja

Divisi.id – Serapan anggaran sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kalimantan Timur kembali menjadi perhatian publik setelah realisasinya hingga akhir November masih jauh dari harapan. Kinerja belanja yang belum menyentuh 70 persen dan pendapatan daerah yang baru berada pada kisaran 60 persen menimbulkan kekhawatiran terhadap efektivitas pelaksanaan program daerah menjelang penutupan tahun anggaran.

Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak bisa dianggap wajar dan harus menjadi catatan serius bagi OPD untuk melakukan percepatan. Ia menilai rendahnya serapan anggaran menunjukkan adanya masalah perencanaan maupun pelaksanaan di lapangan yang perlu segera dibenahi.

“Serapan OPD hingga hari ini belum mencapai 70 persen, sementara realisasi pendapatan juga baru sekitar 60 sekian persen. Ini harus menjadi perhatian bersama agar sisa waktu yang ada bisa dimaksimalkan,” ucap Ananda.

Ananda menyebut serapan anggaran yang rendah tidak hanya berdampak pada capaian pembangunan tahun berjalan, tetapi juga berpengaruh terhadap penilaian kinerja daerah secara keseluruhan. Menurutnya, OPD perlu lebih disiplin dalam mengeksekusi program yang sudah disepakati dalam APBD.

Ia menegaskan bahwa persoalan ini seharusnya menjadi pembelajaran penting bagi seluruh jajaran pemerintah daerah. Keterlambatan realisasi kerap terjadi setiap tahun, dan tidak boleh terus berulang tanpa ada perbaikan.

Baca Juga:

Saefuddin Zuhri Sidak Fasilitas Kesehatan, Tekankan Layanan Cepat dan Humanis

“Ini harus jadi pembelajaran bagi kita di Kaltim. Baik dalam pengelolaan pendapatan daerah maupun penyerapan anggaran, semuanya harus lebih optimal dan maksimal ke depan,” tegasnya.

Ananda menjelaskan salah satu faktor yang kerap memengaruhi lambatnya serapan adalah pola pendapatan yang sebagian besar berasal dari transfer pusat. Sejumlah pendapatan daerah baru bisa direalisasikan pada waktu-waktu tertentu, sehingga OPD perlu melakukan penyesuaian dalam perencanaannya.

Ia menambahkan bahwa optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih menjadi pekerjaan besar bagi pemerintah provinsi. Menurutnya, strategi meningkatkan pendapatan harus dilakukan secara sistematis, terutama pada sektor-sektor yang memiliki potensi besar namun belum tergarap maksimal.

“PAD kita memang cukup tinggi dibanding provinsi lain, tapi menurut saya masih belum optimal. Kita punya potensi besar dari aset dan sektor-sektor strategis, tapi belum semuanya dimaksimalkan,” kata Ananda.

Baca Juga:

Walikota Samarinda Hadiri Peresmian Jembatan Handil Bakti–Simpang Pasir

Ia menyoroti salah satu sumber potensial PAD yang belum tergarap optimal, yaitu pemanfaatan aset strategis seperti Sungai Mahakam. Aktivitas logistik yang melintas setiap hari membawa nilai ekonomi besar, namun kontribusinya bagi daerah dinilai belum sebanding dengan potensi riilnya.

Ananda menyebut bahwa DPRD telah mendorong adanya rapat koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk KSOP dan BUMD, untuk memetakan peluang optimalisasi pendapatan dari pemanfaatan aset daerah tersebut. Ia menilai langkah ini menjadi keharusan jika Kaltim ingin memperkuat perekonomian daerah secara mandiri.

Selain itu, ia menegaskan bahwa serapan anggaran yang baik berpengaruh langsung terhadap stabilitas ekonomi mikro masyarakat. Banyak program pembangunan, perputaran belanja pemerintah, hingga tunjangan ASN memiliki efek berantai terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

“Setiap belanja pemerintah, khususnya yang terkait dengan kinerja ASN seperti TPP, itu berpengaruh pada ekonomi masyarakat. Ada efek berantai mulai dari konsumsi rumah tangga, UMKM, hingga sektor informal,” ujarnya.

Baca Juga:

Pasca Demo 214 di Kantor Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Pastikan Teras Samarinda Tetap Aman

Karena itu, Ananda mengingatkan agar OPD tidak bekerja setengah hati. Percepatan, ketepatan, dan ketelitian harus menjadi fokus utama agar kondisi ini tidak memberikan dampak buruk bagi ekonomi daerah.

Ia berharap dalam waktu tersisa, seluruh OPD berkomitmen menyelesaikan target serapan sesuai rencana kerja yang telah disepakati. Menurutnya, transparansi dan perbaikan koordinasi antara OPD dan TAPD menjadi kunci agar persoalan serapan rendah tidak terus terjadi setiap tahun.