Serapan Anggaran Dikebut Jelang Akhir Tahun, DPRD Kaltim Dorong Kinerja SKPD

Divisi.id – Menjelang penutupan tahun anggaran, persoalan serapan anggaran kembali menjadi perhatian. Sisa waktu yang kian sempit sering kali memicu kekhawatiran tertahannya belanja pemerintah, padahal realisasi anggaran berperan penting dalam menjaga roda pembangunan dan pergerakan ekonomi daerah.

DPRD Kalimantan Timur menilai target serapan anggaran sebesar 93 persen yang dicanangkan Pemprov masih berada dalam batas kewajaran. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menyebut peluang untuk mengejar target itu tetap terbuka selama seluruh perangkat daerah bekerja secara terarah dan disiplin.

“Saya melihat target itu masih realistis, asal seluruh SKPD fokus pada perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang sudah disusun,” ujar Ananda.

Ia menjelaskan, pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa capaian serapan tinggi bukan hal yang mustahil bagi Pemprov Kaltim. Dengan pola kerja yang konsisten, target serapan dapat diraih meski berada di fase akhir tahun anggaran.

“Kalau sebelumnya pernah tercapai, seharusnya tidak ada alasan tahun ini tidak bisa,” katanya.

Baca Juga:

Andi Faisal Assegaf Sosialisasikan Perda Nomor 9 Tahun 2023 di Desa Sekurou Jaya

Ananda berharap tidak ada lagi kebiasaan menunda realisasi kegiatan hingga mendekati akhir tahun. Menurutnya, keterlambatan pelaksanaan hanya akan berdampak pada menumpuknya pekerjaan dan berpotensi menurunkan kualitas belanja.

“Yang penting sekarang adalah kerja maksimal dan tidak menunggu waktu tersisa tinggal sedikit,” tegasnya.

Selain menyoroti belanja daerah, Ananda juga menyinggung kondisi pendapatan daerah yang menghadapi tekanan. Pemotongan Transfer ke Daerah dan menurunnya Dana Bagi Hasil membuat ruang fiskal Pemprov Kaltim semakin terbatas.

“Situasi ini menuntut daerah untuk lebih serius menggali potensi Pendapatan Asli Daerah,” ungkapnya.

Baca Juga:

Sabaruddin Panrecalle Tegaskan Pentingnya Pendidikan Pancasila di Tengah Tantangan Generasi Muda

Ia pun meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim mulai menyiapkan langkah konkret untuk membuka sumber pendapatan baru. Penyusunan kajian akademik dinilai penting agar setiap kebijakan peningkatan PAD memiliki dasar yang kuat.

“Semuanya harus dimulai dengan kajian yang matang supaya kebijakan yang diambil tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” ujarnya.

Ananda juga menyoroti peran Badan Usaha Milik Daerah yang selama ini telah menerima penyertaan modal dari pemerintah. Menurutnya, kontribusi BUMD terhadap PAD perlu terus ditingkatkan melalui pengelolaan usaha yang profesional dan berorientasi hasil.

“Kalau modal yang diberikan besar, hasil yang dikembalikan ke daerah juga harus sebanding,” katanya.

Baca Juga:

Sabaruddin Panrecalle Dorong Tata Ruang Berkelanjutan demi Masa Depan Pembangunan Daerah

Ia menegaskan DPRD akan memperketat fungsi pengawasan terhadap BUMD, terutama pada aspek tata kelola, manajemen, serta kelayakan model bisnis yang dijalankan.

“Semua harus transparan, mulai dari rencana usaha hingga berapa pendapatan yang benar-benar masuk ke kas daerah,” tegasnya.

Di sisi lain, optimalisasi pajak daerah, pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta pemanfaatan aset pemerintah dinilai masih memiliki ruang untuk ditingkatkan. Ananda berharap berbagai langkah tersebut dapat memperkuat struktur fiskal Kaltim ke depan.

“Dengan pengawasan yang kuat dan strategi pendapatan yang tepat, kita berharap kinerja fiskal daerah semakin sehat dan berkelanjutan,” pungkasnya

Baca Juga:

Andi Faisal Gelar PDD ke-4 Bahas Tata Ruang Berkelanjutan untuk Masa Depan Pembangunan Daerah