Soal Rehab Gedung Rp55 Miliar, Ketua DPRD Kaltim Beri Klarifikasi

Divisi.id – Proyek renovasi Gedung DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) senilai Rp55 miliar menjadi sorotan setelah muncul keluhan mengenai hasil pengerjaan yang dinilai belum maksimal serta laporan barang dewan yang sempat dinyatakan hilang.

Wartawan Divisi.id telah mencoba menghubungi Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kaltim untuk meminta klarifikasi terkait permasalahan tersebut, serta proses lelang yang menetapkan PT Payung Dinamo Sakti sebagai pemenang tunggal dalam proyek. Namun, hingga saat ini, belum ada tanggapan dari pihak terkait.

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud (Hamas), membenarkan adanya keterlambatan dalam penyelesaiannya, tetapi juga menegaskan bahwa prosesnya masih dalam batas waktu yang diperbolehkan.

“Hasilnya yang dilaporkan adalah memang adanya keterlambatan, yang harusnya Desember tapi baru selesai di awal Maret. Tapi jangan lupa bahwa ada Pergub 73, bisa penambahan dua bulan, dan ada retensi sampai enam bulan. Jadi masih dalam koridor,” ujar Hamas, Sabtu (15/03/2025) malam.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa proyek tersebut bukan pembangunan ulang, melainkan rehabilitasi, sehingga beberapa bagian tetap dipertahankan sesuai kesepakatan awal.

Baca Juga:

Sabaruddin Panrecalle Gelar Dialog Rakyat Soal Pengawasan Pembangunan di Balikpapan

“Dan ini hanya rehap, bukan mengganti. Jadi memang ada bagian-bagian yang sesuai dengan kesepakatan yang dibuat dan sudah disurvei, memang sudah sesuai,” tambahnya.

Menanggapi laporan barang hilang yang sempat mencuat, Hamas menegaskan bahwa setelah dilakukan pengecekan ulang, barang-barang tersebut tidak benar-benar hilang, melainkan hanya salah tempat.

“Kemudian dikatakan kemarin ada barang-barang yang hilang, itu tidak hilang. Ternyata sudah kita lihat, hanya salah tempat saja. Tapi ini sudah diklarifikasi. Tidak ada masalah di internal kita ya, saya tidak tahu kalau ada bahasa lain di luar,” terangnya.

Ia juga menambahkan bahwa proyek tersebut masih dalam masa retensi selama enam bulan, sehingga hasil pengerjaan akan terus dievaluasi.

Baca Juga:

Hartono Basuki Gelar Dialog di PPU, Ajak Masyarakat Kawal Penggunaan APBD

“Jadi ada retensi selama enam bulan, nanti kita lihat lah kalau ada kerusakan lagi, nanti kita akan tanyakan. Jadi masih on the track,” tutupnya.