Subandi Minta Pengawasan Proyek Infrastruktur Diperketat, Soroti Banyak Laporan Kualitas Buruk

Divisi.id – Situasi pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur kembali menjadi perhatian publik setelah sejumlah proyek yang berjalan dinilai belum menunjukkan kualitas yang optimal. Kondisi ini membuat masyarakat mempertanyakan efektivitas perencanaan, penggunaan anggaran, hingga pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah terhadap kontraktor di lapangan.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi, menyampaikan bahwa pihaknya menerima berbagai laporan terkait persoalan kualitas pekerjaan di beberapa wilayah. Ia menilai isu ini harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk memperbaiki pola kerja serta memastikan pembangunan benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

“Kami banyak menerima masukan terkait kualitas pembangunan yang belum konsisten. Ini perlu menjadi perhatian serius agar anggaran tidak terbuang sia-sia,” ujarnya.

Subandi menekankan bahwa Komisi III secara khusus menaruh fokus terhadap proyek infrastruktur karena menjadi fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, pembangunan berkualitas buruk dapat berdampak panjang, termasuk kerusakan dini, pembengkakan biaya perawatan, hingga tidak berfungsinya fasilitas publik sesuai perencanaan awal.

“Kita tidak ingin hanya bangun, tetapi tidak awet. Infrastruktur itu harus jangka panjang dan bisa dimanfaatkan masyarakat dengan maksimal,” tegasnya.

Baca Juga:

Andi Faisal Assegaf Sosialisasikan Perda Nomor 9 Tahun 2023 di Desa Sekurou Jaya

Ia juga meminta agar setiap proyek tidak hanya mengejar target penyelesaian akhir tahun, tetapi harus tetap mengutamakan kualitas. Menurutnya, terlalu banyak proyek yang dipaksakan selesai tanpa mempertimbangkan faktor teknis, sehingga hasilnya tidak bertahan lama.

“Kita harus realistis. Tidak boleh memaksakan proyek hanya demi laporan selesai. Kalau memang harus tambahan evaluasi, lakukan. Yang penting hasilnya berkualitas,” lanjutnya.

Selain itu, Subandi menyoroti perlunya peningkatan koordinasi antara dinas teknis dan kontraktor. Ia menilai masih banyak pekerjaan di lapangan yang tidak sesuai spesifikasi karena lemahnya pengawasan atau minimnya komunikasi terkait standar kualitas yang harus dipenuhi.

“Kontraktor itu bekerja sesuai arahan. Kalau arahan dan pengawasannya lemah, ya hasilnya ikut lemah. Ini harus dibenahi,” katanya.

Baca Juga:

Sabaruddin Panrecalle Tegaskan Pentingnya Pendidikan Pancasila di Tengah Tantangan Generasi Muda

Ia menegaskan bahwa DPRD akan terus melakukan monitoring, baik melalui inspeksi langsung maupun evaluasi rutin bersama dinas terkait. Baginya, pengawasan adalah satu-satunya cara memastikan bahwa anggaran yang digunakan benar-benar menghasilkan output sesuai kebutuhan publik.

“Kami akan terus turun ke lapangan. Infrastruktur itu bukan hal kecil, dan setiap detailnya perlu kami pastikan sesuai standar,” tuturnya.

Subandi mengingatkan bahwa Kaltim kini berada pada momentum penting sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Karena itu, infrastruktur yang dibangun harus memenuhi kualitas terbaik demi menunjang kebutuhan investasi dan aktivitas masyarakat di masa mendatang.

“Kita ini sekarang jadi wilayah strategis. Jangan sampai pembangunan yang dilakukan setengah-setengah. Kaltim harus siap menghadapi perkembangan besar ke depan,” pungkasnya.

Baca Juga:

Sabaruddin Panrecalle Dorong Tata Ruang Berkelanjutan demi Masa Depan Pembangunan Daerah