Syarifatul Ingatkan Risiko Kualitas Proyek Jika Serapan Terus Melambat

Divisi.id – Situasi serapan anggaran Pemprov Kaltim kembali menjadi perhatian publik menjelang tutup tahun anggaran. Di tengah kebutuhan pembangunan yang mendesak, sejumlah catatan menunjukkan serapan belum mencapai target optimal dan dikhawatirkan berdampak pada efektivitas program.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, menyampaikan bahwa lambannya penyerapan ini harus segera dibenahi. Ia menegaskan bahwa penyerapan anggaran merupakan indikator penting dalam memastikan program pembangunan berjalan tepat waktu.

“Kami melihat serapan anggaran belum menunjukkan progres yang memuaskan. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah, terlebih TAPD,” ujarnya.

Syarifatul menjelaskan bahwa rendahnya serapan bukan hanya masalah teknis administrasi, tetapi juga mencerminkan kinerja perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di perangkat daerah. Ia menilai persoalan ini seharusnya bisa diantisipasi sejak awal melalui koordinasi yang lebih baik antara OPD dan TAPD.

Menurutnya, semakin mendekati akhir tahun, semakin tinggi risiko terjadinya penumpukan kegiatan, sehingga kualitas pengelolaan anggaran dapat menurun. Kondisi ini bisa berujung pada keterlambatan penyelesaian proyek dan tidak maksimalnya manfaat program bagi masyarakat.

Baca Juga:

Saefuddin Zuhri Sidak Fasilitas Kesehatan, Tekankan Layanan Cepat dan Humanis

“Jika kegiatan baru dikebut di akhir tahun, tentu kualitas pekerjaan bisa terdampak. Hal seperti ini tidak boleh menjadi pola tahunan,” tegasnya.

Ia menilai TAPD perlu membuat langkah percepatan agar serapan anggaran bergerak lebih signifikan sebelum masuk batas akhir. Tidak cukup hanya memeriksa laporan, tetapi juga harus melakukan pengawasan aktif dan pembinaan kepada OPD yang mengalami hambatan.

Syarifatul menambahkan bahwa serapan rendah juga berpotensi memengaruhi perencanaan anggaran tahun berikutnya. Pemerintah pusat maupun lembaga lain sering menjadikan serapan sebagai salah satu indikator untuk menentukan dukungan anggaran tambahan.

“Jika serapan rendah, tentu akan berdampak pada penilaian kinerja daerah. Kita tidak ingin Kaltim dirugikan hanya karena ketidakmampuan memanfaatkan anggaran yang ada,” katanya.

Baca Juga:

Walikota Samarinda Hadiri Peresmian Jembatan Handil Bakti–Simpang Pasir

Ia menegaskan bahwa anggaran tidak boleh menjadi sekadar angka di atas kertas. Setiap rupiah harus memberi manfaat bagi publik, terutama pada masa transisi pembangunan dan meningkatnya kebutuhan masyarakat di berbagai sektor strategis.

Selain meminta percepatan, Syarifatul mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyebab serapan rendah. Baik masalah teknis, birokrasi, maupun kapasitas pelaksana harus dipetakan secara jelas agar pembenahan bisa dilakukan secara tepat.

“Kita berharap persoalan ini benar-benar dibenahi. Kaltim punya anggaran besar, tapi kalau penyerapannya lambat, manfaatnya tidak bisa langsung dirasakan masyarakat,” pungkasnya.

Baca Juga:

Pasca Demo 214 di Kantor Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Pastikan Teras Samarinda Tetap Aman