Upaya Kurangi Banjir, Normalisasi Mahakam Didukung Penuh Pemprov

Divisi.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur didorong untuk melakukan pengerukan Sungai Mahakam secara rutin sebagai langkah strategis dalam mengurangi risiko banjir di wilayah hilir dan sekitarnya. Komisi II DPRD Kaltim menyebut bahwa sedimentasi sungai telah mencapai titik yang mengkhawatirkan.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Guntur, mengungkapkan bahwa Gubernur Kaltim telah memberikan dukungan penuh terhadap upaya normalisasi Sungai Mahakam. Namun, ia menekankan bahwa aksi nyata di lapangan harus segera dimulai agar dampaknya terasa oleh masyarakat.

“Pak Gubernur sangat mendukung. Kami dorong pengerukan dilakukan secara rutin. Sedimentasi di Mahakam sudah sangat parah. Keruhnya bukan sekadar karena lumpur, tapi pengendapan yang serius,” ujar Guntur.

Menurutnya, pengerukan menyeluruh hingga ke muara sungai sangat penting agar air hujan dan aliran dari hulu bisa cepat terbuang dan tidak tertahan di tengah jalur sungai yang mengalami pendangkalan.

“Kalau bisa dikeruk sampai muara, maka air hujan dan limpahan dari hulu akan cepat mengalir. Ini bisa mengurangi risiko banjir,” jelasnya.

Baca Juga:

Syahariah Masud Gelar PDD ke-5 di Desa Jemparing, Tekankan Partisipasi Aktif Seluruh Masyarakat

Guntur menilai bahwa pengerukan ini bukan hanya sebagai kegiatan fisik semata, tetapi juga bagian dari strategi mitigasi bencana banjir yang kerap melanda kawasan bantaran sungai, terutama saat musim hujan.

Ia menambahkan, pengerukan tidak bisa dilakukan hanya sekali, melainkan harus menjadi agenda rutin yang direncanakan secara jangka panjang, dan diintegrasikan dalam program pengelolaan sungai secara berkelanjutan.

“Pengerukan jangan nunggu parah baru dilakukan. Harusnya sudah masuk dalam program tahunan. Kita tidak bisa terus menerus merespons banjir dengan darurat, harus ada pencegahan,” katanya.

Meski mendukung, Guntur menyebut bahwa wewenang pengelolaan alur sungai saat ini masih berada di pemerintah pusat melalui KSOP. Ia berharap ke depan ada pelimpahan kewenangan agar daerah bisa lebih cepat bergerak.

Baca Juga:

H. Andi Faisal Assegaf Dorong Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Perkuat Pengawasan Publik

“Ya, bisa ratusan kilometer. Tapi jika kewenangannya dilimpahkan ke provinsi, pengerjaannya bisa lebih cepat. Saat ini semua masih dikelola pusat,” jelas Guntur.

Jika pelimpahan kewenangan tidak memungkinkan, ia berharap ada skema kerja sama atau pelibatan langsung pemerintah daerah dalam penentuan prioritas dan eksekusi pengerukan sungai, sehingga manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.