Listrik di Kaltim Masih Timpang, DPRD Minta Pemerintah Percepat Pemerataan

Divisi.id – Ketimpangan akses listrik di Kalimantan Timur (Kaltim) tidak hanya menghambat aktivitas sehari-hari masyarakat, tetapi juga berdampak besar pada sektor ekonomi dan pendidikan di desa-desa yang belum teraliri listrik.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, mengungkapkan bahwa masih ada 16 hingga 19 desa di Kutai Kartanegara yang belum mendapatkan aliran listrik secara memadai.

“Di beberapa daerah yang kami kunjungi, masih banyak masyarakat yang kesulitan mendapatkan pasokan listrik,” ujar Reza, di Samarinda baru-baru ini.

Ia menjelaskan bahwa keterbatasan listrik menghambat aktivitas ekonomi masyarakat, terutama bagi pelaku usaha kecil yang membutuhkan listrik untuk menjalankan bisnisnya.

“Banyak pelaku usaha kecil di desa yang sulit berkembang karena akses listrik yang terbatas. Ini tentu berdampak pada kesejahteraan mereka,” ucapnya.

Baca Juga:

Anggota DPRD Kaltim Henry Pailan Sosialisasikan Perda Narkotika di Bontang

Tidak hanya itu, ketimpangan listrik juga mempengaruhi sektor pendidikan. Reza menyoroti bahwa banyak anak-anak di desa harus belajar dengan penerangan seadanya, yang tentu berdampak pada kualitas pendidikan mereka.

“Bagaimana mereka bisa belajar dengan baik jika listrik saja sulit didapatkan? Pemerintah harus segera bertindak,” tegasnya.

Lebih parah lagi, beberapa warga di desa-desa tanpa listrik harus membeli pasokan listrik dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan biaya harian Rp15.000 hingga Rp20.000.

Kondisi tersebut dinilai sangat tidak adil, mengingat Kaltim adalah daerah yang kaya akan sumber daya energi.

Baca Juga:

Sosialisasi Perda Pencegahan Narkotika, Apansyah Ajak Masyarakat Bersinergi

“Seharusnya listrik menjadi fasilitas dasar yang mudah diakses, bukan beban tambahan bagi masyarakat,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Reza meminta pemerintah daerah dan PLN untuk mempercepat pemerataan listrik, terutama di desa-desa terpencil.

“Kami ingin ada langkah konkret agar seluruh warga Kaltim bisa menikmati listrik secara merata. Ini bukan sekadar kebutuhan, tetapi hak dasar yang harus dipenuhi,” tutupnya.

Baca Juga:

Hartono Gelar Sosialisasi Perda, Tekankan Pentingnya Pendidikan Pancasila