AMAK Kaltim, Geruduk Kejagung RI Minta Periksa Pemprov dan DPRD Kaltim

Divisi.id – Keterlambatan kinerja Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim dalam melakukan pemerisaan terhadap beberapa kasus dugaan korupsi di Kaltim. Kini Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi (AMAK) Kalimantan Timur kembali kepung gedung Kejasaan Tinggi Negeri (Kejatung RI), Jakarta, Jumat (1/8/2025).

Aksi demonstrasi tersebut, menuntut beberapa poin yang menjadi pemasalah di Provinsi Kalimantan timur. Koordinator lapangan, Faisal Hidayat menyampaikan, aksi ini sebagai bentuk protes dari kinerja Kejati Kaltim, yang dianggap kurang sigap dalam menangin kasus dugaan Korupsi dana hibah Desain Besar Olahraga Nasional (DBON).

Tuntutan itu, didasarkan dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK No. 22.B/LHP/XIX.SMD/V/2024. Dana hibah DBON senilai Rp31 miliar, beserta jasa giro senilai Rp153 miliar, hingga kini belum diketahui kejelasannya.

“Kami menduga Kejati Kaltim bungkam dan tidak mau melakukan pemeriksaan atas permasalahan ini (dugaan korupsi DBON). Juga mendesak Kejagung untuk melakukan pemanggilan terhadap Kejati Kaltim,” jelas Faisal, dengan tegas dalam orasi di depan Kejagung RI, Jakarta.

Tak hanya itu, AMAK Kaltim mendesak Kejagung RI agar segera memeriksa petinggi-petinggi di Kaltim, termasuk Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, terkait program kerja yang tidak sesuai visi misi dengan motif kepentingan memperkaya diri dan golongan tertentu.

Baca Juga:

Syahariah Masud Dorong Penguatan Demokrasi Melalui Partisipasi Aktif Masyarakat di Kuaro

“Segera melakukan pemeriksaan terhadan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim,” seingkatnya tegas.

Lebih lanjut, AMAK Kaltim juga menuntut Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kaltim agar segera mengaudit infestigasi terkait renovasi gedung DPRD Kaltim, mulai dari sumber anggaran yang digunakan hingga kontraktor yang mengerjakan.

“Kami menduga projek renovasi gedung DPRD Kaltim tidak sesuai standar yang ada. Maka Kejagung RI harus melakukan audit secara terbuka,” imbuhnya.

AMAK Kaltim, membawa beberapa poin tuntutan pada aksi demonstrasi di depan Kejagung RI.
1. Meminta KEJAGUNG RI agar memeriksa Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur terkait sosok bayangan yang berinsial “H” yang memgintai pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur.
2. Meminta KEJAGUNG RI agar memeriksa Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur terkait penyalahgunaan anggaran DBON.
3. Meminta KEJAGUNG RI agar memeriksa Gubernur dan Wakil Gubernur terkait program kerja yang tidak sesuai Visi dan Misi dengan motiv kepentingan memperkaya diri dan golongan tertentu.
4. Meminta KEJAGUNG RI agar memeriksa, menindaklanjuti serta menyelidiki dugaan perusahaan yang memanipulasi laporan pajak.
5. Meminta KEJAGUNG RI agar memeriksa DPRD-Kaltim agar melakukan audit investigasi terkait renovasi gedung DPRD Provinsi Kaltim, mulai dari sumber anggaran hingga kontraktor yang mengerjakan.
6. Meminta KEJAGUNG RI agar memeriksa Gubernur daj Wakil Gubernur Kalimantan Timur serta DPRD Kaltim terkait dengan praktek KKN yang ada pada dua lembaga tersebut.

Baca Juga:

AMSI Gelar Indonesia Digital Conference (IDC) 2025, Mengangkat Tema Besar ‘Sovereign AI: Menuju Kemandirian Digital

Faisal, berharap dengan aksi demonstrasi ini Kejagung RI dapat segera memproses tuntutan-tuntutan yang hari ini kami bawa.

“Kami harap, Kejagung RI segera menindak tuntutan yang kami bawa. Permasalah ini harus segera diselesaikan dan di tuntakan. Kami akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas,” tutupnya.(*)

Penulis: Yhon

Baca Juga:

Ketua Umum Pusat Pemuda Panca Marga LVRI Bung Berto Izaak Doko sampaikan Pemuda Panca Marga akan segera hadir di Ibu Kota Nusantara (IKN)