Kemiskinan dan Kualitas Lingkungan Jadi PR Berat Pemprov Kaltim

Divisi.id – Berdasarkan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2023 Kalimantan Timur (Kaltim), ditemukan bahwa dua dari sepuluh indikator utama, yaitu indeks kemiskinan dan kualitas lingkungan hidup, belum mencapai target.

Diketahui, target penurunan kemiskinan pada Maret 2023 sebesar 6,11 persen masih belum memenuhi sasaran 5,9 persen.

Di pedesaan, meskipun angka kemiskinan secara absolut lebih rendah, tingkat kemiskinan tercatat lebih tinggi dibandingkan di perkotaan.

Selain itu, indeks kualitas lingkungan hidup tahun 2023 sebesar 75,47 persen masih di bawah target 76,15 persen.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Panitia Khusus (Pansus) laporan kinerja pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kaltim tahun 2023, Sapto Setyo Pramono, menekankan pentingnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk meningkatkan fokus pada pencapaian target pembangunan secara menyeluruh.

Baca Juga:

Andi Harun Larang Pungutan Perpisahan Sekolah, Inspektorat Diminta Turun Tangan

“Pemprov Kaltim masih memiliki pekerjaan rumah untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Kami meminta perhatian dan upaya serius untuk menanganinya,” ungkap Sapto, di Samarinda baru-baru ini.

Sapto juga mengkritisi ketimpangan antara kota dan desa terkait tingkat kemiskinan dan pengangguran.

Tingkat pengangguran di perkotaan lebih tinggi, sementara tingkat kemiskinan lebih rendah dibandingkan di pedesaan.

“Ini perlu dicarikan formulanya oleh pemerintah bagaimana pendapatan per kapita bisa lebih merata,” tambahnya.

Baca Juga:

Andi Harun Resmikan Desa Cantik 2026, Samarinda Perkuat Pemerintahan Berbasis Data

Meski Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kaltim 2023 mencapai 78,20 persen, melebihi target 77,75 persen, Sapto mencatat bahwa hal tersebut belum berbanding lurus dengan penurunan angka kemiskinan.

“Kita bicara IPM berarti kita bicara tentang kualitas hidup, dan faktanya di lapangan tidak sejahtera,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sapto mengingatkan agar pemerintah konsisten dalam menggunakan data untuk pemetaan sebaran di seluruh kabupaten dan kota, bukan sekadar menghasilkan data tanpa tindak lanjut yang nyata.

“Pemerintah itu harus konsisten jangan hanya data-data saja, itu buat apa. Jadi pemetaan sebaran seluruh kabupaten/kota harus jelas,” pungkasnya.(*)

Baca Juga:

Angka Stunting Turun, Pemkot Samarinda Diminta Perkuat Kerja Nyata di Lapangan