DPRD Kaltim Tekankan Pentingnya Transparansi dan Koordinasi Program BKT

Divisi.id, Samarinda – Tim evaluator BKT mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam program Beasiswa Kalimantan Timur (BKT), terutama dalam aspek transparansi, koordinasi, serta pemanfaatan teknologi.

Survei yang melibatkan 123 penerima dan pelamar beasiswa menunjukkan bahwa proses seleksi anggota Badan Pengelola Beasiswa Kalimantan Timur (BPBKT) dinilai masih kurang terbuka.

Selain masalah transparansi, tim evaluator juga menemukan minimnya koordinasi antara BPBKT dan pemerintah daerah dalam pemetaan kebutuhan SDM di berbagai sektor.

Kebutuhan yang belum dipetakan secara mendetail berpotensi menghambat pencapaian tujuan program beasiswa tersebut.

Meskipun sudah terdapat sistem daring untuk pengelolaan beasiswa, integrasi data dan respons terhadap aduan dinilai masih perlu perbaikan agar pelayanan lebih optimal.

Baca Juga:

LP2M Unmul Dorong Penelitian Berimpact pada Masyarakat

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, tim evaluasi memberikan enam rekomendasi strategis guna meningkatkan efektivitas program beasiswa ini di masa mendatang.

Rekomendasi tersebut meliputi keterbukaan informasi terkait proses seleksi anggota untuk membangun kepercayaan publik, kolaborasi yang lebih erat dengan pihak swasta dan lembaga pendidikan guna mendapatkan pemahaman lebih mendalam tentang kebutuhan SDM di Kaltim.

Kemudian, pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) agar respons terhadap keluhan menjadi lebih cepat dan efisien.

Selain itu, diperlukan pemantauan dan evaluasi berkala untuk memastikan program berjalan efektif serta memungkinkan penanganan kendala secara cepat.

Baca Juga:

LP2M Unmul Gelar FGD Diseminasi Riset dan PKM

Anggota DPRD Kaltim, Salehuddin, mengapresiasi upaya evaluasi yang dilakukan oleh tim terkait program beasiswa tersebut.

“Yang pasti, kita mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan dalam mengevaluasi program Beasiswa Kalimantan Timur. Terkait temuan yang ada, hal ini tidak jauh berbeda dari apa yang telah disampaikan oleh DPRD Kaltim pada tahun 2023/2024,” ujar Salehuddin di Samarinda, Senin (21/10/2024).

Menurut Salehuddin, penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan beasiswa.

“Kedepan, transparansi harus dilakukan dan sistem online perlu dioptimalkan. Transparansinya harus benar-benar bisa diakses oleh masyarakat umum serta oleh para pendaftar beasiswa,” tambahnya.

Baca Juga:

Muscab II Peradi SAI Samarinda, John Pricles Kembali Terpilih sebagai Ketua

Ia juga menekankan pentingnya pemetaan kebutuhan peserta beasiswa yang lebih jelas.

“Jauh-jauh hari, sudah disampaikan tentang pentingnya pemetaan penerima beasiswa Kaltim Tuntas, misalnya harus memenuhi kriteria yang jelas, seperti memperhatikan anak-anak putus sekolah atau daerah dengan tingkat partisipasi sekolah yang rendah,” jelasnya.

Salehuddin menegaskan bahwa hal tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menurunkan angka putus sekolah dan meningkatkan angka partisipasi pendidikan di Kaltim.

Melalui berbagai temuan dan rekomendasi tersebut, diharapkan pengelolaan program Beasiswa Kaltim dapat lebih transparan, terkoordinasi, dan adaptif terhadap kebutuhan SDM di wilayah ini.

Baca Juga:

Edukasi Inovatif, PKM Unmul Kenalkan Cara Merawat Rupiah Lewat Augmented Reality