Beasiswa Kaltim Tuntas Dapat Catatan BPK, DPRD Kaltim Desak Perbaikan

Divisi.id- Program pendidikan menjadi salah satu sektor yang terus mendapat sorotan dari DPRD Kalimantan Timur, khususnya menyangkut efektivitas realisasi dan pengelolaan anggaran. Salah satunya adalah Beasiswa Kaltim Tuntas dan Program Gratis Pol, yang disebut-sebut masih menghadapi berbagai persoalan di lapangan.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agus Aras, menyampaikan keprihatinannya atas catatan yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap program-program tersebut. Menurutnya, masalah ini tidak boleh terus berulang karena menyangkut hak masyarakat terhadap akses pendidikan yang lebih baik.

“Untuk ke depan hal ini jangan sampai terjadi lagi, dan kita tahu bersama-sama bahwa program gratis pol sedang tahap awal untuk realisasi dan tentu kita berharap lebih baik ke depannya,” kata Agus.

Ia menekankan bahwa pemerintah daerah bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait harus benar-benar mempersiapkan mekanisme pengelolaan anggaran yang transparan, agar program pendidikan bisa berjalan sesuai target dan tidak menimbulkan persoalan baru.

Menurutnya, Program Gratis Pol dan Beasiswa Kaltim Tuntas merupakan langkah yang sangat bagus dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia (SDM) lokal. Namun jika pelaksanaannya tidak optimal, justru bisa menjadi beban dan tidak memberi manfaat maksimal.

Baca Juga:

Swasembada Pangan 2026: Mungkinkah Kalimantan Timur Mencapainya?

“Karena sangat disayangkan, Beasiswa Kaltim Tuntas ternyata masih ada hal-hal yang menjadi persoalan yang disampaikan oleh BPK RI,” ujarnya.

Masalah yang diangkat BPK RI menjadi indikator bahwa masih terdapat kelemahan dalam manajemen program. Ia berharap catatan ini bisa menjadi refleksi dan landasan untuk memperbaiki tata kelola di masa mendatang.

Agus menilai, proses evaluasi dan pengawasan dari DPRD bukan untuk mencari kesalahan, tetapi mendorong agar kebijakan prioritas daerah bisa lebih tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.

Ia pun mengingatkan bahwa program-program strategis seperti ini membutuhkan akurasi data, penyaluran yang tepat, serta pelaporan yang transparan, agar tidak menimbulkan keraguan publik terhadap niat baik pemerintah daerah.

Baca Juga:

Ironi Energi: Desa di Kaltim Tanpa Listrik di Tengah Kekayaan Alam

“Kita semua ingin agar beasiswa dan layanan pendidikan gratis benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan, bukan justru terhambat karena kelalaian administrasi atau kurangnya koordinasi antar instansi,” jelasnya.

Agus Aras menyatakan bahwa pihaknya di Komisi IV akan terus melakukan fungsi pengawasan terhadap seluruh program yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Harapannya, ke depan tidak hanya program berjalan baik, tetapi juga memberikan