
Divisi.id – Provinsi Kalimantan Timur dihadapkan pada persoalan mendasar dalam dunia pendidikan, yakni kekurangan jumlah tenaga pendidik yang ideal. Kondisi ini dikhawatirkan akan mengganggu mutu layanan pendidikan jika tidak segera direspons secara serius oleh pemerintah.
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, mengingatkan bahwa kekurangan guru bukan sekadar isu administratif, melainkan ancaman nyata terhadap keberlangsungan proses belajar mengajar di sekolah. Menurutnya, jika pemerintah lamban bertindak, dampaknya bisa meluas dan berkepanjangan.
“Apalagi ke depan kita harus mengejar porsi guru yang memang ideal dengan jumlah murid di Kaltim (sebanding),” ungkapnya saat dimintai tanggapan terkait kondisi pendidikan di daerah.
Menurutnya, rasio guru-murid yang timpang menyebabkan beban kerja berlebih bagi guru dan menurunkan efektivitas kegiatan belajar mengajar (KBM) di dalam kelas.
Idealnya, satu guru menangani jumlah siswa yang sesuai standar nasional agar bisa memberikan perhatian individual dan menciptakan proses pembelajaran yang kondusif.
Lebih lanjut, fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak sekolah terutama di daerah terpencil yang mengalami kekurangan guru sehingga satu guru harus menangani beberapa kelas sekaligus.
Kondisi seperti ini dikhawatirkan mempengaruhi kualitas pendidikan, karena siswa tidak mendapatkan pendampingan maksimal sebagaimana mestinya.
Ia menyarankan agar Dinas Pendidikan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap distribusi guru yang ada saat ini, termasuk memetakan kebutuhan guru berdasarkan zona wilayah.
“Kalau distribusi tidak merata dan tidak sesuai kebutuhan, maka kualitas pendidikan tidak akan pernah bisa kita tingkatkan secara merata,” tegasnya.
Selain itu, Salehuddin menekankan pentingnya memperhatikan faktor demografi dan perkembangan jumlah penduduk dalam perencanaan tenaga pengajar.
Ia menyoroti bahwa pertumbuhan kawasan permukiman baru, khususnya di sekitar proyek strategis nasional seperti IKN, harus diimbangi dengan ketersediaan guru yang memadai.
“Jangan sampai pembangunan fisik cepat, tapi pembangunan SDM-nya tertinggal karena kita lambat memenuhi kebutuhan guru,” tambahnya.
DPRD Kaltim, menurutnya, terus mendorong adanya sinergi lintas sektor antara pendidikan, keuangan, dan perencanaan pembangunan agar porsi ideal guru dan murid bisa dicapai secara bertahap.
Langkah jangka panjang harus dimulai dari sekarang, termasuk menyiapkan kebijakan afirmatif untuk daerah-daerah dengan tingkat kekurangan guru paling tinggi.
Salehuddin berharap pemprov tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga serius dalam memperkuat fondasi pendidikan dasar sebagai bekal generasi masa depan.