DPRD Provinsi Kaltim

Divisi.id – Belum tertangkapnya pelaku pembunuhan dalam insiden yang mengguncang masyarakat di kawasan Batu Kajang memunculkan kekhawatiran baru. Ketidakjelasan proses hukum membuat isu berkembang liar, hingga menimbulkan keresahan sosial yang meluas. Yenni Eviliana, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, menekankan pentingnya langkah cepat dari aparat penegak hukum untuk menangkap pelaku. Menurutnya, selama belum ada kejelasan motif […]

Divisi.id – Masalah banjir yang terus menghantui Kota Samarinda memantik perhatian serius dari legislatif. Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, menyuarakan urgensi kolaborasi lintas pemerintahan, menyusul permintaan resmi dari Wali Kota Samarinda, Andi Harun, agar penanganan banjir tak lagi bersifat parsial dan sektoral. Afif mendorong terbentuknya forum koordinasi formal antara […]

Divisi.id – Keretakan pada bangunan lantai 2 SMA Negeri 14 Samarinda menjadi perhatian Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Subandi. Meski belum melakukan peninjauan langsung, ia menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi bangunan yang masih tergolong baru namun sudah menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Subandi menilai kejadian ini sebagai sesuatu yang tidak wajar. Ia menekankan bahwa usia bangunan yang […]

Divisi.id – Isu penyebaran data pribadi dalam kritik terhadap pemerintah kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Jahidin, menegaskan pentingnya keseimbangan antara kebebasan pers dan tanggung jawab hukum serta etika dalam praktik jurnalistik. Menurutnya, meskipun wartawan dilindungi oleh undang-undang, perlindungan itu tidak bersifat mutlak. Jurnalis tetap wajib menjalankan profesinya dengan akurasi dan konfirmasi, […]

Divisi.id – Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menyampaikan kekhawatiran mendalamnya terkait potensi terganggunya proses kegiatan belajar mengajar (KBM) akibat keterlambatan pencairan insentif bagi guru. Ia meminta pemerintah segera menindaklanjuti persoalan ini sebelum menciptakan efek domino yang lebih besar. Menurutnya, dunia pendidikan membutuhkan suasana yang stabil dan kondusif, namun hal itu sulit tercapai jika kesejahteraan […]

Divisi.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menggelontorkan anggaran untuk membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa lewat program bantuan pendidikan. Namun DPRD Kaltim menilai bantuan ini belum cukup mengatasi persoalan rendahnya angka rata-rata lama sekolah di wilayah tersebut. Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menyampaikan bahwa masih ada banyak kendala non-akademik yang menghambat kelanjutan […]

Divisi.id – Aksi demonstrasi dan keributan sosial yang terjadi di Batu Kajang dan sekitarnya dinilai sebagai dampak langsung dari buruknya kondisi jalan dan ketidakpastian regulasi. Ketegangan antarwarga dan perusahaan menjadi konsekuensi yang terus berulang akibat ketiadaan solusi konkret dari pemerintah. Yenni Eviliana, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, menyayangkan terus munculnya gejolak di masyarakat yang dipicu […]

Divisi.id – Komisi III DPRD Kalimantan Timur tengah menyoroti serius aktivitas PT Kaltim Prima Coal (KPC) yang dinilai menyimpang dalam memanfaatkan jalan negara di wilayah Sangatta. Jalan penghubung strategis yang menghubungkan Berau–Kutai Timur hingga Samarinda itu digunakan sebagai jalur operasional perusahaan tanpa penggantian jalan alternatif yang layak. Anggota Komisi III, Jahidin, menegaskan bahwa aktivitas pemanfaatan […]

Divisi.id – Provinsi Kalimantan Timur dihadapkan pada persoalan mendasar dalam dunia pendidikan, yakni kekurangan jumlah tenaga pendidik yang ideal. Kondisi ini dikhawatirkan akan mengganggu mutu layanan pendidikan jika tidak segera direspons secara serius oleh pemerintah. Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, mengingatkan bahwa kekurangan guru bukan sekadar isu administratif, melainkan ancaman nyata terhadap keberlangsungan proses […]

Divisi.id – Ketimpangan kewenangan antara pusat dan daerah dinilai telah menimbulkan kebuntuan dalam penanganan konflik-konflik di daerah, terutama dalam hal pertanahan dan perizinan perusahaan. Dorongan-dorongan akan perubahan regulasi pun terus digaungkan oleh para legislator daerah. Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Timur, Didik Agung Eko Wahono, menyampaikan bahwa apabila kewenangan tersebut dikembalikan ke daerah, maka berbagai […]