Living Cost Jadi Beban Mahasiswa, Komisi IV Usul Libatkan Swasta

Divisi.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menggelontorkan anggaran untuk membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa lewat program bantuan pendidikan. Namun DPRD Kaltim menilai bantuan ini belum cukup mengatasi persoalan rendahnya angka rata-rata lama sekolah di wilayah tersebut.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menyampaikan bahwa masih ada banyak kendala non-akademik yang menghambat kelanjutan pendidikan warga Kaltim, salah satunya adalah tingginya biaya hidup di kota besar seperti Samarinda.

“Persoalannya bukan hanya UKT, tapi juga living cost. Banyak mahasiswa dari daerah kesulitan membiayai transportasi, akomodasi, dan kebutuhan harian,” ujar Darlis.

Menurutnya, dalam situasi seperti ini, pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Oleh karena itu, Komisi IV mengusulkan agar perusahaan-perusahaan di Kalimantan Timur ikut ambil bagian melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

“Kami dorong perusahaan-perusahaan lewat CSR-nya membantu kebutuhan seperti transportasi dan tempat tinggal mahasiswa. Jadi ada pembagian peran antara pemerintah dan swasta,” tambahnya.

Baca Juga:

Andi Harun Larang Pungutan Perpisahan Sekolah, Inspektorat Diminta Turun Tangan

Ia menjelaskan, anggaran pemerintah daerah memiliki keterbatasan sehingga tidak mungkin mencakup seluruh komponen biaya pendidikan. Karena itu, kolaborasi dengan dunia usaha dipandang sebagai solusi yang realistis.

“APBD kita hanya cukup untuk membayar UKT semester awal. Untuk bantuan tambahan, CSR dari perusahaan bisa menjadi solusi konkret,” ucapnya.

Darlis juga menekankan pentingnya menghindari tumpang tindih bantuan. Pemerintah daerah fokus pada UKT, sementara perusahaan bisa diarahkan untuk mengisi celah pada kebutuhan lainnya.

“Jangan sampai terjadi dobel anggaran. Biarkan APBD fokus ke UKT, dan CSR bisa diarahkan ke kebutuhan pendukung seperti buku, tempat tinggal, dan transportasi,” jelasnya.

Baca Juga:

Andi Harun Resmikan Desa Cantik 2026, Samarinda Perkuat Pemerintahan Berbasis Data

Langkah ini diyakini dapat meningkatkan rata-rata lama sekolah di Kalimantan Timur, yang saat ini masih di kisaran 10,2 tahun atau setara kelas 1 SMA.

“Dengan sinergi semua pihak, kita optimis angka rata-rata sekolah bisa naik. Gratis UKT dibarengi dukungan biaya hidup akan memberikan dampak yang besar,” tutur Darlis.

Komisi IV menyatakan komitmennya untuk terus mendorong pemerintah provinsi dan sektor swasta agar berkolaborasi dalam memperluas akses pendidikan di Kalimantan Timur secara lebih menyeluruh dan berkelanjutan.

Baca Juga:

Angka Stunting Turun, Pemkot Samarinda Diminta Perkuat Kerja Nyata di Lapangan