Daya Tampung Tak Cukup, Pendidikan di Balikpapan Butuh Percepatan Infrastruktur

Divisi.id – Balikpapan kembali menjadi pusat perhatian dalam isu pendidikan di Kalimantan Timur. Ketimpangan antara jumlah lulusan SMP dan Madrasah dengan daya tampung SMA/SMK negeri di kota ini memunculkan keresahan masyarakat. Komisi IV DPRD Kaltim menyebut kondisi tersebut sebagai krisis yang perlu ditangani dengan cepat dan serius.

Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H. Baba, mengungkapkan bahwa daya tampung sekolah di Balikpapan sangat terbatas, tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah siswa lulusan setiap tahunnya. Padahal, kebutuhan akan ruang belajar terus meningkat seiring dengan pesatnya laju pertumbuhan penduduk kota ini.

“Tidak berbanding lurus, terkhusus untuk Balikpapan. Anggap kita bilang Balikpapan dan Kutim ini dengan rumbel yang ada disediakan, itu hampir sama. Tapi jumlah penduduk lebih besar Balikpapan,” kata Baba saat ditemui usai rapat kerja dengan dinas pendidikan.

Menurut Baba, saat ini hanya terdapat 9 SMA dan 7 SMK di Balikpapan. Namun dari tujuh SMK itu, hanya enam yang aktif karena satu masih dalam proses pembangunan dan pelaksanaan awal. Artinya, peluang siswa untuk masuk sekolah negeri menjadi semakin sempit.

“SMK ada 7, namun satu masih dalam pelaksanaannya. Jadi kita berhitung baru 6. Nah yang satunya masih ikut di SMK lain, SMK 6. Itu untuk Balikpapan,” jelas Baba.

Baca Juga:

Saefuddin Zuhri Sidak Fasilitas Kesehatan, Tekankan Layanan Cepat dan Humanis

Kondisi ini berdampak langsung terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Banyak siswa yang gagal diterima di sekolah negeri karena terbatasnya ruang belajar. Orang tua pun terpaksa mencari sekolah swasta atau menunggu gelombang berikutnya.

Tak jarang, situasi ini memicu rasa frustrasi dan ketidakpercayaan terhadap sistem pendidikan. Keluhan masyarakat pun makin sering terdengar, terutama dari keluarga menengah ke bawah yang berharap anak-anaknya bisa mengakses pendidikan negeri dengan biaya terjangkau.

“Banyak yang mengadu ke kami. Mereka bingung, karena meskipun nilai anaknya bagus, tetap tidak tertampung karena sekolah negeri penuh,” ujar Baba.

Komisi IV pun mendorong Pemprov Kaltim agar segera menambah unit sekolah baru di Balikpapan. Tidak hanya itu, pengembangan sekolah eksisting dengan penambahan ruang kelas atau bangunan baru juga menjadi langkah yang sangat mendesak.

Baca Juga:

Walikota Samarinda Hadiri Peresmian Jembatan Handil Bakti–Simpang Pasir

“Kalau memang kekurangan daya tampung, mungkin kita nambah rumbelnya nanti,” kata Baba.

Ia menegaskan bahwa kebutuhan pendidikan adalah hak dasar warga negara. Oleh karena itu, pemerintah harus hadir untuk menjamin bahwa setiap anak di Balikpapan memiliki tempat belajar yang layak dan terjangkau.

“Kita ingin memastikan tidak ada anak yang putus sekolah hanya karena persoalan daya tampung,” pungkasnya.

Baca Juga:

Pasca Demo 214 di Kantor Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Pastikan Teras Samarinda Tetap Aman