Desa Terpencil di Kutim dan Berau Masih Terisolasi, Infrastruktur Jadi Kendala Pendidikan

Divisi.id – Pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan Kutai Timur (Kutim) dan Berau masih menghadapi banyak kendala yang cukup serius. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Apansyah, mengungkapkan bahwa masih ada sejumlah desa yang belum memiliki akses infrastruktur dasar, seperti listrik dan jalan yang memadai. Hal ini tentu berdampak pada sektor pendidikan dan kualitas hidup masyarakat di daerah tersebut.

Kondisi tersebut menjadi perhatian penting yang harus segera diatasi melalui kerja sama lintas pemerintahan dan alokasi anggaran yang tepat. Keterbatasan infrastruktur terutama di desa-desa perbatasan sangat menghambat perkembangan, termasuk dalam dunia pendidikan yang membutuhkan fasilitas memadai untuk mendukung proses belajar mengajar.

Apansyah menegaskan bahwa di Kutim, khususnya di perbatasan antara Kutim dan Berau, masih terdapat dua desa yaitu Tanjung Mangkalia dan Sandaran yang belum terhubung secara optimal dengan jaringan listrik dan infrastruktur jalan.

“Itu yang hari ini konsentrasi kita untuk dikutim masih ada 2 desa khususnya diperbatasan kutim dan berau (tanjung mangkalia, sandaran) sampai sekarang belum terhubung. Dan disana dari 9 desa masih belum teraliri listrik, serta infrastruktur jalan masih sangat memperihatinkan.”

Kondisi infrastruktur jalan yang buruk ini tidak hanya terjadi di desa-desa perbatasan, tetapi juga di daerah hulu Kutim, terutama wilayah Muara Bengkal.

Baca Juga:

Satgas Gabungan Dinilai Efektif Tekan Premanisme di Kaltim

“Begitu juga daerah hulu, daerah muara bengkal jalannya sangat memperihatinkan kalau berbicara infrastruktur.”

Apansyah menjelaskan bahwa kondisi infrastruktur yang buruk ini tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga berdampak langsung pada akses pendidikan bagi anak-anak di daerah tersebut. Sekolah-sekolah di wilayah yang sulit dijangkau cenderung kekurangan fasilitas memadai, sehingga kualitas pendidikan menjadi terancam.

Ia menegaskan perlunya perhatian khusus dari pemerintah daerah dan provinsi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang menjadi fondasi utama dalam mendukung sektor pendidikan dan kegiatan ekonomi masyarakat.

Selain itu, Apansyah menyebutkan bahwa berbagai upaya sudah dilakukan untuk berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan instansi terkait dalam mengatasi persoalan tersebut. Namun, dana dan prioritas pembangunan masih menjadi tantangan yang harus dicari solusi terbaik.

Baca Juga:

Jalan Tol Penghubung Samarinda – Bontang Akan Dukung Konektivitas dan Ekonomi

“Kita sudah membangun komunikasi dengan pemerintah kabupaten dan provinsi agar pembangunan infrastruktur bisa diprioritaskan. Ini sangat penting agar tidak ada desa yang tertinggal,” ujarnya.

Ia berharap agar program pembangunan jalan dan kelistrikan dapat menyasar desa-desa yang selama ini belum tersentuh, sehingga masyarakat bisa menikmati akses pendidikan dan layanan dasar yang lebih baik.

Apansyah juga mengingatkan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah agar rencana pembangunan berjalan lancar dan tepat sasaran, terutama untuk wilayah-wilayah yang selama ini terisolasi.

“Tanpa sinergi yang baik, pembangunan di daerah perbatasan akan sulit terlaksana dengan maksimal,” tutupnya.

Baca Juga:

Komisi II DPRD Kaltim Keluhkan Minimnya Data dari Bapenda dan BPKAD

Kondisi infrastruktur yang memprihatinkan ini menjadi salah satu tantangan utama yang harus dihadapi bersama demi mewujudkan pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Timur.