H Baba Berdialog Dengan Warga Rt 22 guna Evaluasi Realisasi APBD Kaltim di Rt 22

Divisi.id– Pengawasan terhadap realisasi APBD kaltim kepada masyarakat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), H. Baba menggelar Dialog Rakyat masa sidang II tahun 2024 dengan mengangkat tema “Pengawasan Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kaltim”. Dialog tersebut berlangsung di Jln Jendral Sudirman, RT 22 Kota Balikpapan pada Minggu, 2 Juni 2024 pukul 19.30 Wita sampai dengan selesai.

Saat memberikan sambutannya, H Baba mengatakan bahwa anggota DPRD itu memiliki tiga fungsi yakni Legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah. Anggaran, kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD) dan Pengawasan untuk mengontrol pelaksanaan perda APBD maupun peraturan atau kebijakan pemerintah daerah.

“Dialog rakyat ini bertujuan untuk melakukan Pengawasan dalam pelaksanaan APBD provinsi Kaltim apakah penggunaan anggaran sesuai dengan tujuan, sasaran, target yang telah direncanakan,” jelasnya.

Lebih lanjut, dialog yang dimoderatori oleh Siti, H Baba menjelaskan bahwa Pengawasan yang dilakukan DPRD juga dengan tujuan agar penggunaan anggaran bisa efektif dan efisien. Hal itu dilakukan untuk menilai penggunaan anggaran APBD, setiap akhir tahun anggaran selesai, DPRD akan meminta laporan keterangan pertanggunjawaban pelaksanaan APBD.

“Dari hasil laporan LKPJ ini, DPRD akan memberikan masukan atau catatan kepada kepala daerah terhadap pelaksanaan APBD sebagai bentuk kontrol atas pencapaian program setahun berjalan,” imbuhnya.

Baca Juga:

DPRD Kaltim Tekankan Pentingnya Transparansi dan Koordinasi Program BKT

Selain itu, Sebagai representasi masyarakat, Dirinya sebagai anggota DPRD dapat menjaring aspirasi masyarakat untuk mengetahui apa saja kebutuhan masyarakat seperti kebutuhan fasilitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan dan kebutuhan dasar lainnya.

“Aspirasi dari masyarakat ini kemudian diteruskan ke pemerintah daerah untuk menjadi bahan penyusunan awal rencana kerja perangkat daerah, kemudian pengerjaan itu pun akan dilaksanakan dengan menggunakan APBD,” pungkasnya.(*)