Henry Pailan Gelar Diskusi Soal Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Bontang

Divisi.id – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Henry Pailan, menggelar Penguatan Demokrasi Daerah terkait desentralisasi dan otonomisasi di Gedung Serbaguna Gereja Toraja Jemaat Kanaan, Bontang, Sabtu (22/03/2025), pukul 16.00 WITA.

Acara ini menghadirkan Semuel Rerung, sebagai narasumber yang membahas bagaimana desentralisasi dan otonomisasi di era reformasi dapat memperkuat kemandirian daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dalam kesempatan tersebut, Henry Pailan menjelaskan bahwa desentralisasi memberikan kewenangan lebih kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

“Desentralisasi memberi kesempatan bagi daerah untuk bertindak lebih cepat dan sesuai dengan karakteristik lokal, namun tetap ada tanggung jawab besar dalam mengelola kewenangan itu,” ujar Henry.

Semuel Rerung, mengungkapkan bahwa meskipun otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kemandirian daerah, masih ada tantangan besar seperti ketimpangan anggaran dan kapasitas sumber daya manusia di daerah.

Baca Juga:

Gelar Penguatan Demokrasi ke-3, Hj. Syahariah Mas’ud Ajak Masyarakat Awasi Kebijakan Demi Pembangunan Berkelanjutan

“Otonomi daerah seharusnya mendorong kemandirian, tapi kalau keuangan daerah masih bergantung pada pusat, proses pembangunan akan berjalan lambat,” jelas Semuel.

Sementara itu, Paniwita TR, moderator acara, menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan daerah untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.

“Kita harus bersatu untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah benar-benar untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi,” terang Paniwita.

Henry Pailan juga berharap agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat dari kebijakan ini, tetapi turut serta dalam mengawasi pelaksanaannya.

Baca Juga:

Gelar Penguatan Demokrasi ke-3, Abdul Rahman Ajak Masyarakat Aktif Awasi Otonomi Daerah

“Jika ada kebijakan yang tidak sesuai, mari kita sampaikan. Pemerintah daerah sudah diberi kewenangan, kini tugas kita bersama untuk memastikan bahwa kewenangan itu digunakan untuk rakyat,” pungkasnya.