Jalan Nasional Putus, DPRD Kaltim Desak Pusat Turun Tangan

Divisi.id – Putusnya jalan nasional di Kilometer 28, Desa Batuah, Kutai Kartanegara, bukan sekadar kerusakan infrastruktur biasa. Akses vital penghubung Samarinda–Balikpapan itu kini menjadi perhatian serius Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), yang melibatkan Komisi V DPR RI untuk menekan keterlibatan langsung pemerintah pusat.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menyebut kerusakan ini sudah berada di level krusial dan tidak bisa ditangani dengan solusi tambal sulam. Pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) didesak segera turun tangan.

“Kami sudah minta bantuan ke Komisi V DPR RI lewat Fraksi Gerindra agar mendorong Kementerian PUPR segera turun tangan. Ini jalan nasional, dampaknya sangat besar bagi aktivitas warga dan logistik,” tegas Reza.

Putusnya jalan membuat arus kendaraan dari dua kota terbesar di Kaltim terhambat parah. Rute alternatif yang disarankan pun memaksa masyarakat menempuh jarak lebih jauh dan waktu lebih lama, menimbulkan kerugian waktu dan biaya yang tidak sedikit.

Awalnya muncul spekulasi bahwa kerusakan dipicu oleh aktivitas pertambangan di sekitar wilayah Batuah. Namun Reza menyanggah keras isu tersebut dengan menyebut data resmi dari hasil kajian ilmiah.

Baca Juga:

Satgas Gabungan Dinilai Efektif Tekan Premanisme di Kaltim

“Tanah di sana labil dan curah hujan tinggi. Bukan karena tambang, itu sudah dikonfirmasi,” jelasnya.

Komisi III kini menunggu langkah nyata dari BBPJN untuk menyusun solusi permanen, bukan sekadar perbaikan darurat. Dengan status sebagai jalan nasional, menurut Reza, penanganan seharusnya tak lagi dibebankan ke daerah.

Namun di sisi lain, dampak kerusakan mulai terasa pada ruas jalan provinsi. Jalan-jalan di Samboja, Muara Jawa, dan Sanga-Sanga yang kini jadi jalur alternatif, mulai menanggung beban kendaraan berat, terutama truk Over Dimension Over Load (ODOL).

“Kita minta Dishub aktif awasi truk ODOL, dan Dinas PUPR juga harus terus berkoordinasi dengan BBPJN. Jangan sampai kerusakan menyebar ke ruas provinsi,” tambah Reza.

Baca Juga:

Jalan Tol Penghubung Samarinda – Bontang Akan Dukung Konektivitas dan Ekonomi

Di tengah situasi ini, masyarakat dihadapkan pada pilihan sulit: menempuh perjalanan panjang melewati jalan sempit dan rawan, atau menunggu pemerintah memperbaiki jalur utama yang telah lama rusak.

Komisi III berharap sinergi cepat antara pusat dan daerah bisa terjadi, sebelum kerusakan menyebar dan semakin melumpuhkan konektivitas antarwilayah.

DPRD Kaltim berharap melalui reformasi PPDB yang sistematis dan dukungan lintas sektor, Kalimantan Timur bisa tampil sebagai provinsi yang berhasil menata ulang manajemen pendidikan secara progresif dan berkeadilan.

Baca Juga:

Komisi II DPRD Kaltim Keluhkan Minimnya Data dari Bapenda dan BPKAD