Janji “Gratis” Dipertanyakan: Bantuan Tak Tutup UKT, Mahasiswa Mundur

Divisi.id – Program Gratispol yang digadang-gadang sebagai solusi pembiayaan pendidikan di Kalimantan Timur mulai menuai sorotan. Di tengah klaim “gratis” yang digaungkan pemerintah, realitas di lapangan menunjukkan tidak seluruh biaya pendidikan benar-benar ditanggung.

Sejumlah mahasiswa mengeluhkan bantuan yang diterima tidak menutup seluruh Uang Kuliah Tunggal (UKT). Dalam beberapa kasus, nominal UKT mencapai Rp8–9 juta per semester, sementara bantuan yang diterima hanya sekitar Rp5 juta. Selisih tersebut tetap harus ditanggung mahasiswa.

Kondisi ini memicu pertanyaan: sejauh mana program ini layak disebut “gratis”?

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Yenni Eviliana, mengakui bahwa program tersebut memang masih dalam tahap awal dan wajar jika memunculkan pro dan kontra.

“Namanya program baru, pasti ada kekurangan. Kalau memang ada yang belum sesuai, tentu akan dievaluasi,” ujarnya.

Baca Juga:

Pembahasan Anggaran Bergeser ke Rapim, Fungsi Banggar Tereduksi?

Namun di tengah evaluasi itu, fakta lain mencuat. Sejumlah mahasiswa dilaporkan memilih mengundurkan diri dari skema bantuan karena merasa nominal yang diterima tidak sesuai ekspektasi. Kata “gratis” yang terlanjur membentuk persepsi publik justru berbalik menjadi sumber kekecewaan.

Persoalan tidak berhenti pada selisih UKT. Di tingkat kebijakan, alokasi anggaran untuk Gratispol juga menimbulkan diskusi serius di DPRD. Jika porsi anggaran pendidikan difokuskan besar-besaran pada program ini, muncul kekhawatiran sektor pendidikan lain seperti peningkatan kualitas sekolah, sarana prasarana, hingga kesejahteraan tenaga pendidik berpotensi terpinggirkan.

“Kalau semua anggaran ditaruh di pendidikan lewat satu program, bagaimana dengan sektor lain? Jalan, infrastruktur, pelayanan dasar juga butuh anggaran,” kata Yenni.

Pernyataan itu menunjukkan dilema fiskal yang dihadapi pemerintah daerah. Di satu sisi, komitmen pendidikan gratis menjadi janji politik yang harus diwujudkan. Di sisi lain, kemampuan APBD 2025/2026 memiliki batas, terlebih dalam situasi efisiensi dan tekanan fiskal.

Baca Juga:

Defisit APBD hingga Mobil Dinas: Kritik Tajam atau Sekadar Narasi Politik?

Jika anggaran terus ditingkatkan demi menutup seluruh biaya UKT mahasiswa, maka konsekuensinya adalah pergeseran prioritas belanja daerah. Namun jika nominal bantuan tidak dinaikkan, maka istilah “gratis” akan terus dipertanyakan.

Kritik publik kini mengerucut pada dua hal utama yakni transparansi skema pembiayaan dan kejelasan komunikasi kebijakan. Tanpa penjelasan rinci mengenai komponen apa saja yang ditanggung dan batas maksimal bantuan, program ini berisiko menciptakan ekspektasi yang tidak realistis.

Lebih jauh, DPRD juga dituntut memastikan program populis tersebut tidak sekadar menjadi simbol, tetapi benar-benar berdampak merata. Jika mahasiswa masih harus menambal jutaan rupiah dari kantong pribadi, sementara anggaran daerah tersedot besar ke satu skema, maka evaluasi menyeluruh menjadi kebutuhan mendesak.

Program pendidikan gratis sejatinya merupakan langkah progresif. Namun dalam implementasinya, konsistensi antara narasi dan realitas menjadi kunci. Tanpa itu, Gratispol berpotensi berubah dari solusi menjadi polemik berkepanjangan di ruang publik.

Baca Juga:

Belanja Mewah di Tengah Kebutuhan Rakyat, Siapa Bertanggung Jawab?