PKB Siap Tinggalkan Koalisi Rudi-Seno, Uji Nyali Politik di Tengah Isu Dinasti dan Tambang

Divisi.id – Peta politik Kalimantan Timur mulai memanas. Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kaltim, Syafruddin, secara terbuka memastikan partainya tidak lagi akan bersama pasangan Rudi–Seno pada Pilgub mendatang. Pernyataan ini bukan sekadar sinyal perpisahan politik, tetapi juga deklarasi ambisi untuk berdiri sendiri dalam kontestasi yang diprediksi kian keras.

“Kami sudah mutlak menyiapkan kader sendiri. Artinya, Pilgub ke depan tidak lagi bersama Rudi-Seno,” ujarnya, Senin (02/03/2026) malam.

Pernyataan tersebut menjadi penanda retaknya poros lama sekaligus upaya PKB membangun poros baru. Namun pertanyaannya: apakah ini murni soal visi politik, atau sekadar kalkulasi elektoral membaca arah angin kekuasaan?

Di tengah dinamika itu, PKB menyebut posisinya bukan oposisi penuh terhadap pemerintah provinsi, melainkan “kritis selektif”.

“Kami mendukung kebijakan yang pro-rakyat, bahkan siap menjadi garda terdepan. Namun, jika kebijakan tidak berpihak kepada masyarakat, kami akan mengkritik dan menolak.” nyatanya.

Baca Juga:

Jelang Aksi 21 April, Andi Harun Tekankan Aspirasi Harus Damai, Warga Diminta Tak Terprovokasi

Sikap ini terdengar ideal di atas kertas. Namun dalam praktik politik daerah, garis antara “kritis” dan “kompromistis” sering kali tipis. Publik tentu akan menguji konsistensi PKB, terutama dalam isu-isu sensitif seperti proyek strategis daerah, pembahasan APBD, hingga kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan elite.

Isu yang kini tengah panas di Kaltim dan disinggung Syafruddin adalah soal dinasti politik. Alih-alih mengambil sikap tegas, ia menyerahkan pembahasan istilah tersebut kepada akademisi.

“Dalam demokrasi, semua warga negara memiliki hak untuk dipilih dan memilih. Biarkan rakyat yang menentukan.” ujarnya.

Pernyataan ini normatif, tetapi menghindari substansi. Di tengah kekhawatiran publik soal konsentrasi kekuasaan pada lingkaran keluarga tertentu, sikap setengah langkah justru bisa dibaca sebagai kehati-hatian berlebihan. Demokrasi memang memberi hak yang sama, namun demokrasi juga menuntut kompetisi yang sehat dan bebas dari dominasi struktural.

Baca Juga:

Ketergantungan pada Pusat, DBH Sawit Samarinda Capai Rp127 Miliar dari Total Pendapatan Daerah

PKB juga memamerkan capaian elektoralnya. Dari tanpa kursi DPRD pada 2009, kini partai itu mengantongi enam kursi dan menargetkan sebelas kursi pada 2029.

“Dengan kekuatan politik yang lebih besar, kami optimistis dapat mengusung kader sendiri dalam Pilgub mendatang,” tegasnya.

Target ambisius ini menunjukkan percaya diri yang meningkat. Namun elektabilitas tidak hanya diukur dari jumlah kursi, melainkan juga dari kapasitas menawarkan alternatif kepemimpinan yang jelas di tengah kompleksitas Kaltim, provinsi yang kini menjadi episentrum pembangunan nasional dan sorotan investasi besar-besaran.

Syafrudin turut menyinggung isu lingkungan dan tambang, tema yang tak pernah sepi di Kaltim.

Baca Juga:

Relawan Arizuan Minta Dukungan, Pemkot Samarinda Siapkan Skema Hibah Kendaraan

“Kami ingin memastikan bahwa suara rakyat benar-benar terwakili.” imbuhnya.

Janji untuk bersuara kritis terhadap kebijakan yang merugikan masyarakat dan lingkungan patut dicatat. Namun publik Kaltim sudah terlalu sering mendengar komitmen serupa dari berbagai partai. Tantangannya sederhana tapi berat: berani atau tidak menolak izin bermasalah, menekan pengawasan reklamasi tambang, serta melawan kepentingan ekonomi yang kuat?

Dengan deklarasi berpisah dari Rudi-Seno, sikap “kritis tapi mendukung”, dan janji memperjuangkan isu tambang serta lingkungan, PKB mencoba memosisikan diri sebagai kekuatan alternatif. Namun dalam politik Kaltim yang sarat kepentingan dan bayang-bayang dinasti, retorika saja tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah keberanian mengambil posisi tegas, bahkan jika itu berarti berhadapan langsung dengan pusat kekuasaan.

Baca Juga:

Kasus TBC dan HIV Meningkat, Pemkot Samarinda Percepat Penyusunan Perda