Defisit APBD hingga Mobil Dinas: Kritik Tajam atau Sekadar Narasi Politik?

Divisi.id – Agenda buka puasa bersama yang semestinya menjadi ruang silaturahmi berubah menjadi panggung pernyataan politik. Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa Kalimantan Timur yang juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Syafruddin, memanfaatkan momentum Ramadan untuk menyoroti isu-isu besar. Mulai dari isu internasional, defisit APBD, hingga polemik mobil dinas di daerah.

Di tengah pujian terhadap peran media, ia melontarkan kritik terhadap pengelolaan fiskal nasional dan belanja daerah. Namun di balik pernyataan-pernyataan tersebut, publik tentu menanti satu hal yang lebih substansial. Sejauh mana kritik itu akan diterjemahkan menjadi sikap politik dan langkah nyata, bukan sekadar retorika musiman menjelang kontestasi elektoral.

Ia juga menyatakan peningkatan suara PKB dari pemilu ke pemilu tidak lepas dari kontribusi jurnalis yang terus memberitakan program partai. Klaim tersebut problematik. Kenaikan elektoral semestinya diukur dari kerja nyata dan dampak kebijakan, bukan sekadar intensitas pemberitaan. Mengaitkan capaian politik dengan eksposur media berpotensi mereduksi substansi perjuangan menjadi soal pencitraan.

Menyinggung isu global, ia mengingatkan bahwa konflik internasional dapat berdampak pada ekonomi, lingkungan, dan kesehatan masyarakat dunia.

“Kita tidak boleh menutup mata terhadap konflik global. Jika perang meluas, dampaknya bukan hanya pada negara yang berperang, tetapi juga bisa menyentuh ekonomi, lingkungan, bahkan kesehatan masyarakat dunia.” ujar Syafruddin.

Baca Juga:

Jelang Aksi 21 April, Andi Harun Tekankan Aspirasi Harus Damai, Warga Diminta Tak Terprovokasi

Pernyataan tersebut relevan, tetapi berhenti pada tataran imbauan umum. Tanpa penjelasan mengenai posisi politik atau langkah konkret di parlemen, kekhawatiran itu terdengar seperti pengulangan narasi yang sudah sering disampaikan banyak pihak.

Berbicara soal kondisi fiskal daerah, ia menyoroti postur APBD yang defisit beberapa triliun rupiah.

“Dengan defisit beberapa triliun rupiah, pemerintah harus sangat berhati-hati. Beban utang yang besar jangan sampai membatasi ruang fiskal untuk kepentingan rakyat.” tambahnya.

Peringatan ini memang penting. Namun sebagai anggota DPR RI, publik menunggu sikap yang lebih tegas, bagaimana posisi fraksinya dalam pembahasan anggaran? Program mana yang didukung atau ditolak? Tanpa kejelasan itu, kritik terhadap defisit berisiko menjadi retorika rutin yang kurang tajam.

Baca Juga:

Ketergantungan pada Pusat, DBH Sawit Samarinda Capai Rp127 Miliar dari Total Pendapatan Daerah

Ia pun turut menanggapi polemik pengadaan mobil dinas yang tengah menuai sorotan.

“Di tengah efisiensi anggaran, kita harus bertanya: mana yang benar-benar prioritas? Jangan sampai belanja yang kurang mendesak justru mengalahkan kebutuhan dasar masyarakat.” imbuhnya.

Pernyataan tersebut mudah mendapat simpati publik. Namun konsistensinya akan diuji pada praktik: apakah kader partainya di legislatif dan eksekutif benar-benar menolak belanja yang tidak mendesak?

Ia juga menginstruksikan kadernya untuk mengawal pembahasan APBD secara serius dan transparan.

Baca Juga:

Relawan Arizuan Minta Dukungan, Pemkot Samarinda Siapkan Skema Hibah Kendaraan

“Saya minta seluruh kader PKB membahas APBD dengan cermat dan transparan. Setiap rupiah yang dibelanjakan adalah uang rakyat. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi.” katanya.

Komitmen transparansi bukan sekadar slogan. Ia menuntut keberanian membuka data, menerima audit, dan siap dikritik, termasuk dari publik dan media yang tadi dipuji.

Menjelang pemilu, ia mengingatkan waktu yang tersisa semakin singkat.

“Waktu menuju pemilu tinggal kurang dari tiga tahun. Itu bukan waktu yang panjang. Kita harus bekerja lebih keras, memangkas jarak dengan rakyat, dan memastikan pelayanan benar-benar dirasakan.” tegasnya.

Baca Juga:

Kasus TBC dan HIV Meningkat, Pemkot Samarinda Percepat Penyusunan Perda

Seruan tersebut menegaskan bahwa forum Ramadan ini bukan sekadar silaturahmi, melainkan juga ruang konsolidasi politik. Publik pada akhirnya menunggu bukan hanya kata-kata, melainkan konsistensi tindakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.