Belanja Mewah di Tengah Kebutuhan Rakyat, Siapa Bertanggung Jawab?

Divisi.id – Polemik pengadaan mobil dinas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur senilai Rp8,6 miliar kian memantik kritik. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur, Yenni Eviliana, secara terbuka mempertanyakan urgensi belanja tersebut—di tengah kondisi daerah yang masih bergulat dengan persoalan infrastruktur dan pelayanan dasar.

Dalam acara buka puasa bersama jurnalis di Kantor DPW Partai Kebangkitan Bangsa Kaltim, Selasa (02/03/2026), Yenni menegaskan bahwa anggaran daerah bukanlah ruang eksklusif elite birokrasi, melainkan amanah publik yang wajib dipertanggungjawabkan secara ketat.

“Anggaran daerah itu uang rakyat. Jadi setiap rupiah yang dibelanjakan harus bisa dipertanggungjawabkan dan jelas manfaatnya untuk masyarakat,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menggarisbawahi satu hal mendasar, yakni di saat masih banyak jalan rusak, ketimpangan layanan kesehatan, hingga kebutuhan dasar masyarakat yang belum sepenuhnya terpenuhi, belanja mobil dinas miliaran rupiah mudah dipersepsikan sebagai langkah yang tidak sensitif terhadap realitas sosial.

“Di saat masih ada persoalan infrastruktur, pelayanan dasar, dan kebutuhan masyarakat lainnya, maka kebijakan seperti ini wajar kalau dipertanyakan publik,” katanya.

Baca Juga:

Jelang Aksi 21 April, Andi Harun Tekankan Aspirasi Harus Damai, Warga Diminta Tak Terprovokasi

Sorotan juga diarahkan pada pernyataan Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Seno, yang disebut memiliki itikad mengembalikan anggaran pengadaan tersebut. Bagi Yenni, niat saja tidak cukup, yang dibutuhkan adalah kejelasan mekanisme dan dasar hukumnya.

“Kita dengar ada komitmen untuk mengembalikan. Tapi bagaimana mekanismenya? Apakah memungkinkan secara aturan? Itu harus disampaikan secara transparan supaya tidak menimbulkan spekulasi,” tegasnya.

Dalam tata kelola keuangan daerah, pengembalian anggaran bukan perkara sederhana. Jika tidak dijelaskan secara terbuka, publik berhak curiga: apakah sejak awal perencanaan sudah lemah, atau ada tekanan opini yang memaksa langkah mundur?

Sebagai lembaga legislatif, DPRD memiliki fungsi kontrol terhadap setiap kebijakan eksekutif, termasuk belanja yang berpotensi menimbulkan kontroversi. Namun fungsi pengawasan tidak boleh berhenti pada pernyataan normatif.

Baca Juga:

Ketergantungan pada Pusat, DBH Sawit Samarinda Capai Rp127 Miliar dari Total Pendapatan Daerah

“Kami di DPRD tentu akan menjalankan fungsi kontrol. Kalau kebijakan itu memang tidak berpihak kepada rakyat, maka kami wajib mengkritisi. Tapi kalau memang ada perbaikan dan keberpihakan kepada masyarakat, tentu akan kami dukung,” ucapnya.

Publik kini menunggu konsistensi. Apakah DPRD benar-benar akan membuka dokumen perencanaan dan pembahasan anggaran ke publik? Apakah ada evaluasi menyeluruh terhadap skala prioritas belanja Pemprov?

Yenni menutup dengan menekankan pentingnya komunikasi pemerintah kepada masyarakat.

“Jangan sampai masyarakat merasa tidak dilibatkan atau tidak diberi penjelasan. Keterbukaan itu penting agar kepercayaan publik tetap terjaga.” tutupnya.

Baca Juga:

Relawan Arizuan Minta Dukungan, Pemkot Samarinda Siapkan Skema Hibah Kendaraan

Namun dalam konteks polemik ini, komunikasi saja tidak cukup. Transparansi harus dibuktikan dengan data, dokumen, dan keberanian mengambil tanggung jawab politik. Di tengah sorotan publik yang semakin tajam terhadap belanja pejabat, pengadaan mobil dinas Rp8,6 miliar bukan sekadar soal kendaraan, melainkan ujian integritas tata kelola anggaran di Kalimantan Timur.