
Divisi.id – Masalah banjir di kawasan perbatasan antara Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dinilai tak kunjung mendapat solusi karena lemahnya koordinasi antarwilayah. DPRD Kaltim menilai perlu adanya sinergi yang kuat antara pemerintah kota, kabupaten, dan provinsi untuk merumuskan langkah bersama dalam mitigasi bencana.
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menyoroti kecenderungan saling menyalahkan antara Samarinda dan Kukar dalam merespons persoalan banjir yang nyaris terjadi secara tahunan. Ia menegaskan, tanpa titik temu, masalah ini hanya akan menjadi siklus tanpa penyelesaian.
“Ya dari awal saya katakan bahwa terkait banjir, perubahan iklim, longsor apa segala macam. Mitigasinya yang perlu. Jadi mitigasinya ini penting karena sesuai dengan topografi,” ujar Salehuddin.
Ia menjelaskan bahwa setiap wilayah memiliki karakter geografis yang berbeda, sehingga pendekatan mitigasi pun harus disesuaikan. Samarinda dengan kontur perbukitannya dan Kukar dengan zonasi rawa-rawa memerlukan penanganan khusus dan tak bisa ditangani sepihak.
“Apalagi Kutai Kartanegara, seperti itu, saya pikir ini perlu dari awal mitigasi itu yang harusnya disinkronkan baik dari provinsi maupun kabupaten, termasuk Samarinda,” katanya.
Menurut Salehuddin, mitigasi yang dirancang dan disepakati bersama akan membantu mengantisipasi potensi banjir di tahun-tahun mendatang. Ia menyarankan agar langkah ini tidak hanya bersifat administratif, tapi benar-benar dijalankan di lapangan.
“Kalau mitigasinya bisa terbaca dengan baik, saya pikir dalam tahun ke tahun itu bisa kita antisipasi,” tegasnya.
Ia pun mengingatkan bahwa banjir musiman adalah fakta yang tidak bisa dihindari, namun dampaknya bisa diminimalkan jika ada koordinasi sejak awal, termasuk dari sektor-sektor teknis seperti Dinas PUPR dan instansi lainnya.
“Yang namanya banjir tahunan, dua tahunan itu selalu ada, ya otomatis mungkin mitigasinya jelas,” pungkasnya.