Pembangunan Jalan baru menuju jalan Sultan Sulaiman Molor, Anhar: Jika Kontraktornya Profesional pasti bisa tepat waktu

Divisi.id – Pembangunan akses jalan baru yang menghubungkan Jalan Damai 2, Kelurahan Sidodamai, atau Jalan Merdeka Timur (Jalan Kuburan Cina), Kelurahan Sungai Pinang Dalam, menuju Jalan Sultan Sulaiman, Sambutan (depan Pelita 3), Samarinda, dilaporkan mengalami keterlambatan.

Proyek yang seharusnya rampung pada akhir tahun 2023 tersebut terpaksa harus mengalami penundaan.

Menurut Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Samarinda, Budy Santoso, keterlambatan tersebut disebabkan oleh dua faktor utama.

Ia menjelaskan faktor pertama karena cuaca yang tidak menentu sehingga menghambat proses persiapan badan jalan.

Kemudian, faktor kedua terkendala dalam mendapatkan pasokan beton ready mix yang menjadi bahan utama dalam pembangunan jalan tersebut.

Baca Juga:

Diduga Merugikan Negara, FORKOP Kaltim Gelar Demonstrasi Mendesak Pemprov Ambil Alih Operasi STS yang Dikelola PT PTB

“Dalam proses persiapan badan jalan, kami mengalami kendala dengan cuaca yang tidak menentu. Selain itu, terjadi antrean panjang untuk mendapatkan beton ready mix,” ungkap Budy Santoso dalam pernyataannya beberapa waktu lalu.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Anhar, menyatakan keprihatinannya terhadap keterlambatan proyek tersebut.

Menurutnya, dengan perencanaan yang matang dan melibatkan kontraktor yang profesional, seharusnya penyelesaian proyek bisa selesai tepat waktu.

“Kalo dengan perencanaan yang matang, kontraktornya profesional, mestinya penyelesaian pasti bisa tepat waktu,” ujar Anhar, Rabu (07/02/2024).

Baca Juga:

Fajri Toys gelar event UMKM Show 2025, Berbagai Artis Nasional ikut meriahkan

Keterlambatan dalam penyelesaian proyek infrastruktur seperti pembangunan akses jalan baru tersebut tentu saja menimbulkan dampak yang tidak diinginkan.

Selain menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat yang berharap akan adanya akses jalan baru yang lebih baik, hal tersebut juga dapat mempengaruhi mobilitas dan aktivitas ekonomi di wilayah terkait.

Lebih lanjut, pihak terkait, baik dari pemerintah daerah maupun DPRD Samarinda, diharapkan akan mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi kendala-kendala yang menyebabkan keterlambatan proyek tersebut.(*)

Baca Juga:

SPASI Desak Kejati Kaltim Usut Dugaan Mark Up Proyek Gedung Madrasah Rp26 Miliar