Sinergi Lintas Pemerintah Didorong Demi Akhiri Banjir Samarinda

Divisi.id – Masalah banjir yang terus menghantui Kota Samarinda memantik perhatian serius dari legislatif. Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, menyuarakan urgensi kolaborasi lintas pemerintahan, menyusul permintaan resmi dari Wali Kota Samarinda, Andi Harun, agar penanganan banjir tak lagi bersifat parsial dan sektoral.

Afif mendorong terbentuknya forum koordinasi formal antara Pemprov Kaltim dan Pemkot Samarinda, guna merumuskan solusi menyeluruh yang tak hanya menyentuh akar teknis, tetapi juga aspek kelembagaan dan pembiayaan. Ia menegaskan, penanganan banjir tidak boleh lagi menjadi beban tunggal kota, melainkan tanggung jawab bersama yang terintegrasi.

“Kami dari DPRD Provinsi diminta oleh Pak Wali Kota untuk bekerjasama. Dalam hal ini saya akan mengusahakan menyampaikan kepada Ketua Komisi II untuk mengundang Pak Wali dalam hearing bersama,” ujar Afif.

Afif menyebut, langkah pertama yang akan diambil adalah mengusulkan kepada Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, untuk menjadwalkan rapat dengar pendapat (hearing) dengan Wali Kota Samarinda. Ia optimistis forum tersebut bisa menjadi titik tolak kesepahaman dalam penanganan bencana banjir yang kian masif.

Menurutnya, dalam forum tersebut, Wali Kota akan memaparkan berbagai persoalan strategis yang memerlukan dukungan anggaran dan kebijakan dari level provinsi. Termasuk di antaranya adalah penguatan sistem intake air bersih yang erat kaitannya dengan daya dukung lingkungan dan pengurangan risiko banjir.

Baca Juga:

Swasembada Pangan 2026: Mungkinkah Kalimantan Timur Mencapainya?

“Permasalahan banjir ini kan bukan hanya milik Samarinda, tapi juga daerah lain di Kalimantan Timur seperti Balikpapan, Bontang, Berau hingga Mahakam Ulu. Karena itu, pemerintah provinsi harus bekerjasama dengan kota dan sebaliknya,” katanya.

Afif merasa memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memperjuangkan kepentingan konstituennya. Sebagai legislator dari daerah pemilihan (dapil) Samarinda, ia menilai penting untuk menjadi jembatan komunikasi antara Wali Kota dan pimpinan DPRD Kaltim.

“Saya sudah sampaikan ke Ketua Komisi. Beliau sudah menyetujui untuk bertemu dan berdiskusi bersama Wali Kota. Tinggal kita tunggu penjadwalan hearing-nya,” jelas Afif.

Ia menekankan, banjir adalah persoalan sistemik yang memerlukan pendekatan sistemik pula. Bukan hanya soal saluran air dan pengerukan, melainkan menyangkut tata ruang, pembangunan hulu DAS, hingga sinergi anggaran lintas sektor.

Baca Juga:

Ironi Energi: Desa di Kaltim Tanpa Listrik di Tengah Kekayaan Alam

“Saya yakin, masalah banjir ini tidak bisa selesai hanya jika diserahkan kepada pemerintah kota. Harus ada sinergi, perencanaan bersama, dan dukungan dari semua level pemerintahan. Ini pekerjaan rumah bersama,” tegasnya.

Afif berharap, rencana hearing ini bisa segera terlaksana. Ia meyakini bahwa komunikasi yang intensif dan forum formal antara dua level pemerintahan akan mempercepat lahirnya langkah konkret yang bisa langsung dieksekusi di lapangan.

”Kita berharap melalui forum koordinasi resmi seperti ini, dapat terjalin komunikasi yang lebih efektif antara pemerintah kota dan provinsi,” terangnya.

Baca Juga:

DPRD Kaltim Dorong Pembangunan RS Rujukan di Wilayah Utara