
Divisi.id – Di tengah rencana ambisius Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk menyediakan wifi gratis di seluruh kampung dan desa, Kabupaten Berau masih menghadapi tantangan mendasar yakni ketiadaan listrik. Wilayah ini, yang dikenal sebagai salah satu destinasi wisata utama, ternyata masih memiliki banyak titik blank spot akibat belum terjangkaunya layanan listrik dari PLN.
Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifah Sya’diah, yang menyatakan bahwa akar persoalan telekomunikasi di Berau bukan terletak pada jaringan, melainkan pada ketersediaan listrik sebagai pendukung utama. Ia menekankan perlunya solusi energi alternatif agar jaringan dan layanan dasar lainnya dapat berjalan maksimal.
“Ya, memang dalam rencana itu akan ada penyediaan wifi gratis ke seluruh kampung, desa, hingga kota. Kami sangat mendukung hal ini, karena memang di beberapa kampung di Kabupaten Berau masih ada yang masuk kategori blank spot. Tapi perlu dipahami, penyebab utamanya bukan karena tidak ada jaringan, melainkan karena belum tersedia listrik.” ujarnya.
Menurutnya, ketiadaan listrik di beberapa daerah disebabkan belum masuknya layanan PLN, sehingga pemerintah mempertimbangkan pendekatan energi terbarukan. Teknologi seperti mikrohidro dan panel surya menjadi opsi yang kini sedang dikaji lebih lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Berau memang dikenal dengan keindahan alamnya, termasuk Pulau Derawan dan Maratua. Namun, tanpa dukungan infrastruktur dasar seperti listrik dan jaringan, potensi wisata tersebut sulit dikembangkan secara maksimal.
“Sementara, beberapa daerah itu belum bisa dijangkau oleh PLN. Maka, solusi yang sedang dipertimbangkan adalah penyediaan listrik alternatif, misalnya melalui mikrohidro atau panel surya. Yang penting, listriknya tersedia lebih dulu, agar jaringan telekomunikasi dan layanan lain seperti PDAM bisa berjalan. Berau ini kan daerah wisata, jadi tidak mungkin infrastruktur dasar seperti itu tidak dibangun.” Tambahnya.
Keberadaan blank spot di era digital seperti saat ini menjadi penghambat besar, tidak hanya bagi konektivitas masyarakat, tetapi juga dalam hal pelayanan publik, pendidikan, dan keamanan. Terlebih bagi daerah yang bergantung pada sektor pariwisata.
Pemerintah provinsi sendiri telah mengumumkan rencana besar untuk pemerataan akses internet hingga ke pelosok. Namun, pelaksanaan di lapangan perlu sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota agar program tersebut benar-benar bisa menjangkau semua wilayah.
Langkah koordinasi dan pemetaan titik-titik prioritas perlu segera dilakukan, agar pembangunan jaringan tidak sia-sia karena belum didukung infrastruktur energi. Dalam konteks ini, peran legislator seperti Syarifah sangat penting untuk mengawal alokasi anggaran dan implementasi kebijakan di daerah.
Harapannya, Berau bisa segera lepas dari status blank spot, dan menjadi contoh sukses sinergi antara energi alternatif dan pemerataan akses digital di daerah terpencil.