
Divisi.id – Tidak semua anak di Kutai Kartanegara memiliki kemewahan tinggal dekat dengan fasilitas pendidikan. Di sejumlah wilayah pedalaman, akses menuju sekolah setingkat SMA atau SMK masih harus ditempuh dengan perjuangan panjang—baik secara fisik, sosial, maupun ekonomi.
Salah satu wilayah yang paling terasa tantangannya adalah Muara Muntai. Di sana, anak-anak dari beberapa desa harus menempuh perjalanan dengan perahu atau bahkan harus mengekos demi bisa melanjutkan pendidikan. Namun, kultur masyarakat setempat tidak selalu mendukung anak remaja tinggal jauh dari keluarga.
“Kondisi geografis di Kukar berbeda dengan daerah lain. Lokasinya terpencar, dan akses transportasi menjadi tantangan,” ujar Sarkowi V Zahry, anggota Komisi IV DPRD Kaltim.
Wilayah-wilayah seperti ini sebenarnya telah memiliki kebutuhan dan kelayakan untuk dibangun sekolah baru. Namun, berbagai faktor seperti ketersediaan lahan, keterbatasan anggaran, dan kesiapan sosial-ekonomi masyarakat membuat prosesnya berjalan lambat.
“Sebagai contoh, kami melakukan survei di wilayah Muara Muntai, tepatnya di Desa Batu. Di sana ada tiga desa sekitar yang siswanya sudah memenuhi syarat untuk dinegerikan sekolahnya. Namun kendalanya kembali ke soal lahan.” tambahnya.
Sebagian besar siswa dari desa tersebut kini menempuh pendidikan di SMA 1 Muara Muntai. Sayangnya, mereka harus menggunakan perahu kecil bernama ces untuk berangkat ke sekolah, yang tak jarang terhambat cuaca atau kondisi sungai.
“Kalau mereka ingin tinggal di sekitar sekolah, mereka harus mengekos. Tapi budaya di sana tidak memungkinkan anak remaja tinggal jauh dari orang tua, mereka biasa membantu orang tuanya, misalnya sebagai nelayan.” kata Sarkowi.
Kondisi ini menunjukkan bahwa solusi pendidikan di Kukar tidak cukup hanya membangun sekolah. Pemerintah harus merancang sistem yang adaptif terhadap realitas sosial masyarakat, termasuk ketersediaan asrama, subsidi transportasi, atau pengembangan model sekolah terbuka.
Sarkowi menambahkan bahwa model pendidikan yang sesuai dengan karakter lokal harus terus didorong, agar anak-anak tidak lagi kehilangan kesempatan belajar hanya karena hambatan geografis.
Tanpa intervensi yang menyeluruh, ketimpangan pendidikan antara wilayah pusat dan pinggiran Kukar akan terus melebar. Dan pada akhirnya, mimpi mencerdaskan seluruh anak bangsa bisa jadi hanya tinggal jargon di wilayah-wilayah terpencil.