DPRD Kaltim Dorong Anggaran Seimbang antara Gratispol dan Kesejahteraan Guru

Divisi.id – Di tengah pelaksanaan Program Gratispol oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, DPRD Kaltim mengingatkan bahwa fokus terhadap kesejahteraan guru, khususnya dari sisi kesehatan, tetap harus menjadi prioritas utama dalam penganggaran daerah.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menyatakan bahwa program bantuan biaya kuliah melalui Gratispol memang merupakan langkah positif, namun tidak boleh menggeser perhatian terhadap kesejahteraan tenaga pendidik.

“Terkait alokasi anggaran untuk kesehatan guru harus tetap diperhatikan, walaupun ada anggaran Gratispol ini,” ucap Darlis.

Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia tidak cukup hanya mengandalkan akses pendidikan yang luas. Kesejahteraan guru yang menyeluruh merupakan fondasi penting untuk menjamin mutu pembelajaran di Kalimantan Timur.

“Karena Gratispol hanya salah satu faktor untuk meningkatkan sumber daya manusia di Kalimantan Timur,” tambahnya.

Baca Juga:

Andi Harun Larang Pungutan Perpisahan Sekolah, Inspektorat Diminta Turun Tangan

Darlis menekankan bahwa perhatian terhadap kesehatan guru harus mencakup seluruh jenjang, baik guru ASN, PPPK, maupun honorer. Semua harus mendapatkan jaminan perlindungan fisik, mental, dan sosial yang layak.

Ia juga mengingatkan bahwa kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh aspek pembiayaan, melainkan juga kondisi tenaga pengajar itu sendiri.

“Peningkatan kualitas guru dan sarana prasarana pendidikan jangan sampai terlupakan hanya karena kita sedang menjalankan program Gratispol,” ujarnya.

Berdasarkan studi dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), lanjut Darlis, kesejahteraan dan kesehatan guru sangat menentukan keberhasilan sistem pendidikan. Guru yang sehat secara fisik dan psikologis cenderung lebih produktif dan termotivasi.

Baca Juga:

Andi Harun Resmikan Desa Cantik 2026, Samarinda Perkuat Pemerintahan Berbasis Data

Ia pun mengusulkan agar pemerintah daerah menyusun alokasi anggaran yang lebih seimbang, dengan pendekatan holistik agar semua komponen pendidikan mendapat perhatian yang proporsional.

“Kami mendorong agar keseimbangan ini menjadi pertimbangan dalam pembahasan APBD berikutnya,” tutup Darlis.