Permukiman Belum Merata, DPRD Kaltim Ingatkan Pemerintah Soal Kebutuhan Dasar Warga

Divisi.id – Permasalahan infrastruktur permukiman yang belum merata di Kalimantan Timur kembali mendapat sorotan. Keterbatasan hunian layak, sanitasi yang kurang memadai, serta minimnya penataan kawasan dinilai masih menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur permukiman harus ditempatkan sebagai kebutuhan mendesak. Ia menyatakan sektor tersebut sangat erat kaitannya dengan kesejahteraan warga, sehingga kebijakannya tidak boleh ditunda.

“Kita ingin pembangunan perumahan dan kawasan permukiman ini lebih terencana dan tepat sasaran. Ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat,” ujarnya.

Menurut Syarifatul, persoalan yang sering muncul di daerah adalah tidak meratanya kualitas perumahan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Banyak warga yang tinggal di kawasan dengan akses air bersih terbatas, drainase buruk, serta lingkungan yang kurang sehat.

Ia menekankan bahwa kesenjangan seperti itu tidak boleh terus dibiarkan, terlebih Kaltim kini sedang bergerak menuju kawasan metropolitan seiring hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN). Kondisi permukiman masyarakat lokal harus menjadi perhatian serius pemerintah provinsi.

Baca Juga:

Andi Faisal Assegaf Sosialisasikan Perda Nomor 9 Tahun 2023 di Desa Sekurou Jaya

“Perumahan tidak cukup hanya dibangun, tapi perlu diperhatikan lingkungan, akses jalan, air bersih, dan jaringan sanitasi. Kita tidak boleh hanya fokus pada bangunan fisik tanpa melihat kebutuhan pendukung lainnya,” jelasnya.

Syarifatul juga menyoroti pentingnya koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta instansi vertikal terkait. Ia menilai selama ini koordinasi belum berjalan optimal, sehingga beberapa program tidak sinkron dan berpotensi tumpang tindih.

Selain itu, ia mendorong pemerintah untuk memperkuat pengawasan terhadap pengembang perumahan. Banyak kawasan pemukiman yang dibangun tanpa standar infrastruktur yang memadai, sehingga masyarakat akhirnya menanggung dampaknya di kemudian hari.

“Kita harus belajar dari banyak kasus perumahan yang dibangun tanpa drainase baik, tanpa pengelolaan limbah, akhirnya menimbulkan masalah baru. Pemerintah harus melakukan kontrol,” tegasnya.

Baca Juga:

Sabaruddin Panrecalle Tegaskan Pentingnya Pendidikan Pancasila di Tengah Tantangan Generasi Muda

Dari aspek anggaran, Syarifatul menyebut perlunya keberanian pemerintah provinsi menambah porsi pembiayaan infrastruktur permukiman. Menurutnya, selama ini alokasi anggaran masih belum sebanding dengan besarnya kebutuhan masyarakat.

Ia meminta agar Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta rencana tahunan dapat memasukkan program ini sebagai prioritas utama, bukan sekadar pelengkap.

“Kita ingin ada roadmap yang jelas. Mulai dari peningkatan rumah layak huni, kawasan kumuh, hingga penyediaan infrastruktur dasar. Ini harus disusun rapi,” ujarnya lagi.

Ia berharap pemerintah pusat juga memberikan dukungan melalui program nasional seperti PUPR, bantuan stimulan perumahan swadaya, serta peningkatan kualitas permukiman. Ia menilai sinergi pusat-daerah akan mempercepat pemerataan infrastruktur di Kaltim.

Baca Juga:

Sabaruddin Panrecalle Dorong Tata Ruang Berkelanjutan demi Masa Depan Pembangunan Daerah

Syarifatul menegaskan, kualitas permukiman masyarakat adalah cerminan keberhasilan pembangunan suatu daerah. Karena itu, penanganannya tidak boleh parsial maupun setengah-setengah.

“Kita ingin masyarakat memiliki tempat tinggal yang layak, aman, dan sehat. Itu tanggung jawab bersama,” tutupnya.