160 x 600 AD PLACEMENT
160 x 600 AD PLACEMENT

DPRD Provinsi Kaltim

Pendapatan Daerah Terbatas, DPRD Usulkan Optimalisasi Pajak Kehutanan dan Tambang

Divisi.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur mendorong pemerintah daerah untuk serius mengupayakan pendapatan tambahan dari sektor pajak hasil kehutanan (PKH) dan pajak penjualan hasil tambang (PKT). Selama ini, Kalimantan Timur belum mendapatkan pemasukan dari sektor-sektor ini meski memiliki potensi besar. Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, menyatakan bahwa pihaknya […]

Agus Aras: DPRD Siap Kawal Tindak Lanjut Catatan BPK

Divisi.id – Pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap pengelolaan anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali melahirkan sejumlah rekomendasi penting. Meskipun opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kembali diraih, namun sejumlah kekurangan dalam tata kelola keuangan tetap menjadi sorotan. DPRD Kalimantan Timur pun menyatakan komitmennya untuk mengawal seluruh rekomendasi yang diberikan BPK. […]

DPRD Kaltim Desak Kewenangan Kelola Perairan Dikembalikan ke Daerah

Divisi.id – Di tengah potensi besar sektor maritim Kalimantan Timur, pengelolaan jalur perairan strategis masih berada di tangan pemerintah pusat. Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menyoroti kondisi ini dan mendorong agar daerah diberikan kewenangan lebih dalam mengelola sumber daya perairan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Firnadi menilai bahwa pengelolaan yang tidak optimal oleh […]

Perizinan di Tangan Pusat, Daerah Kesulitan Atasi Konflik Tanah

Divisi.id – Persoalan pertanahan kembali menjadi sorotan dalam rapat kerja Komisi I DPRD Kaltim. Masalah tumpang tindih lahan antara masyarakat dan perusahaan tambang maupun sawit dinilai belum menemukan penyelesaian yang tuntas karena kompleksitas regulasi dan minimnya kewenangan di daerah. Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Didik Agung Eko Wahono, menyebut bahwa isu ini bukan baru sekali […]

Polemik Kampung Sidrap: Sengketa Wilayah yang Berlarut-Larut di Kaltim

Divisi.id – Polemik wilayah Kampung Sidrap antara warga Kutai Timur dan Bontang masih menjadi isu yang berlarut hingga saat ini. Persoalan yang bermula sejak pemekaran wilayah tersebut terus memicu ketegangan karena perbedaan administrasi KTP warga yang tinggal di kawasan tersebut. Menurut Agusriansyah Ridwan, anggota Komisi IV DPRD Kaltim, permasalahan ini bukanlah hal baru. Ia menegaskan […]

Banjir Samarinda Bukan Karena Gagal Tata Kota, Tapi Hujan Deras

Divisi.id – Tingginya curah hujan yang terjadi di Samarinda beberapa waktu terakhir dinilai menjadi penyebab utama terjadinya banjir, bukan semata-mata karena kesalahan tata kota atau buruknya sistem drainase. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Agus Suwandy, menanggapi kritik terhadap kinerja Wali Kota Samarinda. Menurutnya, masyarakat perlu membedakan antara banjir yang berlangsung lama […]

Komisi II Soroti Kesiapan OPD dalam Rancang APBD 2026

Divisi.id – DPRD Kalimantan Timur terus mempersiapkan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026. Salah satu langkah penting yang sedang ditempuh adalah melakukan prognosis atau prakiraan anggaran secara menyeluruh bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, menekankan bahwa prognosis anggaran tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak. […]

Perkebunan Kelapa dan Perikanan Bisa Jadi Andalan Baru PAD Kaltim

Divisi.id – Ketergantungan Kalimantan Timur terhadap sektor migas dan batubara mendorong kekhawatiran atas keberlanjutan pendapatan daerah di masa depan. Namun, anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menegaskan bahwa daerah ini memiliki potensi besar di sektor non-migas yang selama ini belum dimaksimalkan secara optimal. Menurutnya, sektor seperti perkebunan, perikanan, dan peternakan harus segera digarap secara […]

Pendapatan Migas Kaltim Belum Terlihat, DPRD Soroti PI

Divisi.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dinilai belum memiliki data yang jelas mengenai kontribusi pendapatan dari Participating Interest (PI) 10% dalam proyek-proyek migas. Hal ini menjadi perhatian DPRD Kaltim karena sektor ini dianggap berpotensi besar namun belum memberikan dampak signifikan terhadap kas daerah. Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, mengungkapkan bahwa hingga […]

Evaluasi Ketat Diperlukan Menyusul Penolakan ORMAS GRIB di Beberapa Daerah

Divisi.id – Penolakan terhadap keberadaan Organisasi Masyarakat (Ormas) GRIB di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk di Sumatra, menjadi perhatian serius bagi pemerintah pusat dan daerah. Penolakan ini dinilai perlu menjadi cermin dan bahan evaluasi mendalam terkait pengelolaan dan pengawasan ormas-ormas di tanah air. Jahidin, Anggota Komisi III DPRD Kaltim, mengungkapkan bahwa situasi ini harus menjadi […]

Lihat Postingan Lainnya
930 x 180 AD PLACEMENT