DPRD Provinsi Kaltim

Divisi.id – Cuaca ekstrem yang melanda Samarinda memicu kekhawatiran akan risiko longsor di berbagai kawasan. Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Subandi, mengimbau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk melakukan deteksi dini terhadap titik-titik rawan longsor dan segera menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat. Menurut Subandi, intensitas curah hujan yang tinggi belakangan ini menambah beban kerja […]

Divisi.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur mengungkap kekhawatiran atas penurunan penerimaan daerah yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) sektor tambang, terutama batu bara. Melemahnya harga komoditas unggulan itu berdampak langsung pada kas daerah dan rencana pembangunan. Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, menyebut bahwa situasi ini turut memperparah […]

Divisi.id – Permasalahan parkir liar di ruas jalan Biola, Samarinda, kembali mencuat ke permukaan. Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Subandi, menyuarakan keprihatinannya terhadap kondisi tersebut yang dinilai mengganggu ketertiban lalu lintas. Menurut Subandi, jalan adalah fasilitas umum yang harus difungsikan sebagaimana mestinya, bukan untuk parkir sembarangan, apalagi hingga kendaraan berpelat merah turut serta menggunakan […]

Divisi.id – Pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menjadi perhatian utama pemerintah provinsi Kalimantan Timur. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Apansyah, menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan provinsi agar pembangunan berjalan efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut. Menurut Apansyah, pemerintah daerah yang mampu membiayai pembangunan melalui APBD […]

Divisi.id – Kasus penabrakan jembatan Mahakam telah terjadi sebanyak 23 kali dan menjadi persoalan serius bagi pemerintah dan masyarakat. DPRD Kaltim menuntut agar ada tindakan tegas terhadap badan hukum yang lalai dalam melaksanakan kewajiban perbaikan. Jahidin, anggota Komisi III DPRD Kaltim, menyoroti fakta bahwa meskipun sudah sering terjadi penabrakan, banyak perusahaan yang tidak bertanggung jawab […]

Divisi.id – Pendapatan daerah Kalimantan Timur mengalami perlambatan yang cukup signifikan pada tahun anggaran berjalan. Hal ini disoroti oleh DPRD Kaltim, yang mengaitkan kondisi ini dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 1 Tahun 2025. Regulasi tersebut dinilai berpengaruh langsung terhadap daya beli masyarakat dan serapan anggaran. Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, […]

Divisi.id – Cuaca ekstrem yang melanda Samarinda dalam beberapa hari terakhir memicu terjadinya banjir di sejumlah titik. Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Subandi, menyatakan bahwa fenomena ini menambah beban dalam penanganan banjir meskipun pemerintah kota telah bekerja keras. Menurut Subandi, curah hujan yang tinggi dan intensitas hujan yang terus-menerus menjadi penyebab utama terjadinya banjir. […]

Divisi.id – Ketidakpastian fiskal menjadi tantangan baru bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menjelang tahun anggaran 2026. Penurunan proyeksi dana transfer dari pusat, dari Rp20 triliun menjadi Rp18 triliun, sempat memicu kekhawatiran akan terganggunya pembangunan daerah. Namun, Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menanggapi hal ini dengan sikap optimis. Ia menilai fluktuasi fiskal bukan hal […]

Divisi.id – Di tengah tantangan pembangunan yang masih dihadapi oleh daerah-daerah di Kalimantan Timur, Apansyah, anggota Komisi IV DPRD Kaltim, berperan aktif sebagai jembatan penghubung aspirasi masyarakat dengan pemerintah daerah. Ia terus membangun komunikasi dan mengupayakan pendanaan agar proyek-proyek strategis dapat segera direalisasikan, khususnya di tiga kabupaten/kota yang menjadi daerah pemilihannya. Menurut Apansyah, kolaborasi dan […]

Divisi.id – Komisi III DPRD Kaltim mengusulkan adanya legalitas yang kuat terkait komitmen ganti rugi untuk kerusakan jembatan Mahakam. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi lagi pengingkaran janji oleh pihak yang bertanggung jawab. Jahidin, anggota Komisi III DPRD Kaltim, menyampaikan bahwa pertanggungjawaban ganti rugi harus bersifat cross akte sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sah. “Saya […]