Dugaan BBM Oplosan, Komisi II DPRD Balikpapan Desak Pertamina Segera Umumkan Hasil Investigasi

Divisi.id, Balikpapan – Sebelumnya, masyarakat dihebohkan dengan beredarnya video di media sosial terkait motor mogok yang diduga menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) Oplosan jenis Pertamax setelah melakukan pengisian di beberapa SPBU di Kota Balikpapan itu. Menindaklanjuti hal tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Balikpapan meminta kepada Pihak Pertamina Patra Niaga melakukan investigasi.

Namun, hingga kini Komisi II DPRD Kota Balikpapan masih belum menerima laporan resmi dari PT Pertamina Patra Niaga terkait hasil investigasi dugaan bahan bakar minyak (BBM) oplosan jenis Pertamax yang ramai diperbincangkan publik. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Komisi II DPRD Balikpapan, Taufik Qul Rahman, saat ditemui di kantor dewan pada Senin, 21/4/2025.

Menurut Taufik, pihak Pertamina sebelumnya telah menjanjikan hasil investigasi akan diserahkan paling lambat satu minggu setelah pertemuan tertutup yang dilakukan bersama Komisi II pada 9 April 2025 lalu. Namun hingga saat ini, dokumen hasil penyelidikan tersebut belum juga disampaikan ke DPRD.

“Pertamina menjanjikan hasilnya pada Senin, 14 April, tapi sampai hari ini belum ada juga. Kami masih menunggu,” ucap Taufik.

Pertemuan tersebut digelar menyusul setelah keluhan masyarakat yang viral di media sosial terkait kualitas BBM jenis Pertamax di sejumlah SPBU. Banyak pengguna kendaraan mengaku mengalami masalah mesin, seperti mogok dan brebet, usai mengisi BBM tersebut.

Baca Juga:

Andi Harun Larang Pungutan Perpisahan Sekolah, Inspektorat Diminta Turun Tangan

Menindaklanjuti hal itu, Komisi II telah meminta agar Pertamina melakukan investigasi secara menyeluruh dengan melibatkan tim independen. Selain itu, DPRD juga berencana turun langsung ke lapangan guna melakukan pengecekan ke beberapa SPBU bersama tim laboratorium dari pihak luar Pertamina. Namun langkah itu masih tertahan karena hasil investigasi internal Pertamina belum diterima.

“Keluhan sudah banyak kami terima, termasuk informasi soal lokasi SPBU. Tapi sebagian besar hanya disampaikan secara lisan, mungkin karena masyarakat belum tahu tata cara melaporkan secara resmi,” jelasnya.

Selain itu, Taufik juga menyoroti kebijakan penunjukan bengkel oleh Pertamina dalam menangani kerusakan kendaraan. Meskipun sudah ada kesepakatan dengan DPRD Provinsi Kaltim, pihaknya masih mempertanyakan mekanisme dan transparansi pemilihan bengkel tersebut.

“Bengkel mana yang ditunjuk juga belum jelas. Kami perlu tahu apakah itu bengkel resmi atau swasta,” pungkasnya.

Baca Juga:

Andi Harun Resmikan Desa Cantik 2026, Samarinda Perkuat Pemerintahan Berbasis Data