Komisi III DPRD Balikpapan Desak Pengembang GPA Tanggung Jawab atas Genangan Air

Divisi.id, Balikpapan – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menyayangkan ketidakhadiran pihak pengembang perumahan Griya Permata Asri (GPA) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait permasalahan genangan air di kawasan perumahan tersebut.

RDP yang digelar pada Senin, 24 Februari 2025 itu seharusnya menjadi forum penyelesaian masalah yang dikeluhkan warga terdampak.

“Kami kecewa karena tidak ada pemberitahuan maupun alasan tertulis dari pihak GPA mengenai ketidakhadiran mereka. Padahal, tujuan RDP ini untuk mencari solusi bersama,” ujar Yusri, Ketua Komisi III DPRD Balikpapan usai rapat.

DPRD menduga genangan air yang kerap terjadi di perumahan tersebut disebabkan oleh pembangunan yang dilakukan di area yang semestinya berfungsi sebagai bozem atau tempat penampungan air.

Alhasil, air hujan tidak memiliki saluran pembuangan yang memadai, sehingga menimbulkan banjir yang meresahkan warga.

Baca Juga:

DPRD Balikpapan Soroti Kurangnya Koordinasi dalam Penataan Kota

Pemerintah Kota Balikpapan telah menyalurkan bantuan sementara berupa sewa rumah untuk warga terdampak. Namun, DPRD menegaskan tanggung jawab utama tetap berada pada pihak pengembang.

“Bantuan dari pemerintah itu hanya solusi jangka pendek. Yang wajib menyelesaikan permasalahan ini adalah GPA,” tegas Yusri.

Maka dari itu, Komisi III DPRD berencana menjadwalkan RDP lanjutan dan akan mempertimbangkan sanksi administratif jika pihak GPA kembali mangkir.

Pun, Yusri menekankan pentingnya pengembang segera membangun sistem drainase yang memadai atau menyediakan lahan pengganti untuk bozem yang telah dialihfungsikan.

Baca Juga:

DPRD Balikpapan Dorong UMKM Lewat Sentral Wisata Kuliner di Setiap Kecamatan

“Warga hanya menginginkan hunian yang layak tanpa ancaman banjir setiap hujan turun. Ini bukan sekadar masalah cuaca, tapi soal tata kelola lingkungan yang keliru. Kami harap GPA segera bertindak,” pungkasnya.

Permasalahan ini menjadi perhatian serius DPRD dan Pemkot Balikpapan, terutama di tengah maraknya pembangunan perumahan di kota ini.

Yusri menegaskan pentingnya regulasi yang lebih ketat terhadap pengembang agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

Baca Juga:

Budiono soroti Optimalisasi Pajak Kendaraan dari Plat Luar