DPRD Kaltim M25

Divisi.id – Banjir besar yang melanda Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, kembali menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur. Tingginya curah hujan ditambah degradasi lingkungan akibat aktivitas manusia disebut sebagai pemicu utama peristiwa tersebut. Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifah Sya’diah, menilai bahwa perubahan bentang alam, khususnya berkurangnya tutupan hutan dan maraknya aktivitas pertambangan, […]

Divisi.id – Hubungan antara Komisi II DPRD Kalimantan Timur dan manajemen Pertamina wilayah Kaltim memanas usai pernyataan Wakil Direktur Utama Pertamina dinilai menyesatkan. Pernyataan yang menyebut setiap outlet dealer resmi memiliki bengkel rupanya bertolak belakang dengan fakta di lapangan. Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin, secara terbuka menuding pejabat tinggi Pertamina tersebut telah […]

Divisi.id – Polemik terkait kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan wilayah laut dan pulau-pulau kembali mencuat. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Makmur HAPK, menyuarakan kekhawatirannya soal keterbatasan tanggung jawab daerah dalam menjaga kawasan pesisir, terutama yang bersinggungan dengan konservasi dan ekosistem laut. Makmur menilai pengelolaan wilayah laut yang dibatasi hanya sampai garis pantai telah melemahkan peran […]

Divisi.id – Langkah penanganan banjir di Samarinda dan Balikpapan mulai menunjukkan progres melalui pembangunan infrastruktur seperti bozem dan drainase. Namun, Wakil rakyat dari Komisi I DPRD Kaltim, Yusuf Mustafa, menilai upaya tersebut masih perlu dipercepat dan diperluas untuk mengurangi dampak banjir yang makin parah akibat curah hujan ekstrem dan pasang air laut. Yusuf menjelaskan bahwa […]

Divisi.id – Minimnya pelibatan pemerintah daerah dalam pengelolaan sungai dan infrastruktur strategis kembali disorot oleh DPRD Kalimantan Timur. Banyak kerusakan terjadi di lapangan, tetapi penanganannya terhambat karena kewenangan penuh berada di pemerintah pusat. Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Guntur, menyoroti bahwa hingga saat ini pendapatan dari alur Sungai Mahakam tidak masuk ke kas daerah, meskipun […]

Divisi.id – Rencana pembangunan jalan tol Bontang–Samarinda mendapatkan dukungan penuh dari DPRD Kalimantan Timur. Infrastruktur ini dianggap vital untuk membuka akses antarwilayah, meningkatkan efisiensi distribusi, dan mempercepat pertumbuhan kawasan, terutama di wilayah utara Kaltim. Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifah Sya’diah, menyatakan bahwa proyek tol tersebut sangat ditunggu masyarakat. Ia juga mendorong agar jalan tol […]

Divisi.id – DPRD Kalimantan Timur kembali menyoroti minimnya kontribusi Daerah Aliran Sungai (DAS) Mahakam dan sekitarnya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Padahal, kawasan tersebut memiliki potensi ekonomi sangat besar dari sektor pelabuhan, transportasi air, dan logistik yang selama ini belum sepenuhnya digarap oleh pemerintah daerah. Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin, menyampaikan bahwa […]

Divisi.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur didorong untuk melakukan pengerukan Sungai Mahakam secara rutin sebagai langkah strategis dalam mengurangi risiko banjir di wilayah hilir dan sekitarnya. Komisi II DPRD Kaltim menyebut bahwa sedimentasi sungai telah mencapai titik yang mengkhawatirkan. Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Guntur, mengungkapkan bahwa Gubernur Kaltim telah memberikan dukungan penuh terhadap upaya […]

Divisi.id – Dugaan penyalahgunaan aset pemerintah provinsi di Jalan Angklung, Samarinda, memicu keprihatinan serius dari Komisi II DPRD Kaltim. Anggota komisi, Jahidin, menegaskan bahwa sebanyak 14 bangunan berdiri secara ilegal di atas lahan milik Pemprov, dan mendesak agar seluruh bangunan tersebut segera dikosongkan. Menurut Jahidin, sejumlah instansi dan organisasi memang menempati lokasi tersebut secara sah […]

Divisi.id – Tata kelola pertambangan di Kalimantan Timur terus menjadi perhatian serius DPRD Kaltim. Meski proses pengawasan terus berjalan, Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin menegaskan perlunya komitmen kuat dari pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menertibkan praktik tambang yang tak sesuai aturan. Menurut Salehuddin, DPRD hanya memiliki kewenangan terbatas dalam mengontrol jalannya tata kelola […]