Pertamina Dianggap Abaikan Fakta, DPRD Siap Kirim Rekomendasi Tegas

Divisi.id – Hubungan antara Komisi II DPRD Kalimantan Timur dan manajemen Pertamina wilayah Kaltim memanas usai pernyataan Wakil Direktur Utama Pertamina dinilai menyesatkan. Pernyataan yang menyebut setiap outlet dealer resmi memiliki bengkel rupanya bertolak belakang dengan fakta di lapangan.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin, secara terbuka menuding pejabat tinggi Pertamina tersebut telah menyampaikan informasi yang tidak benar. Ia bahkan menyatakan telah menghubungi yang bersangkutan secara langsung, namun tidak mendapat jawaban memuaskan.

“Itu bohong. Dia bilang ada bengkel di tiap outlet dealer resmi, tapi faktanya tidak ada. Bahkan saya hubungi via WA, dia hanya bilang masih proses,” ungkap Husni.

Menurut Husni, informasi yang tidak akurat dari pihak Pertamina menunjukkan lemahnya tanggung jawab dan komitmen dalam pelayanan publik, terutama di sektor energi yang sangat vital bagi masyarakat Kaltim. Ia menganggap bahwa pengabaian semacam ini tidak boleh dibiarkan.

Komisi II DPRD Kaltim bahkan berencana mengeluarkan rekomendasi resmi kepada Pertamina pusat untuk mengganti jajaran manajemen regional di Kalimantan Timur. Rekomendasi tersebut diharapkan bisa menjadi langkah perbaikan manajemen dan pelayanan Pertamina di daerah.

Baca Juga:

Andi Harun Larang Pungutan Perpisahan Sekolah, Inspektorat Diminta Turun Tangan

“Makanya kami akan buat rekomendasi ke Pertamina pusat untuk mengganti manajemen dan pimpinan mereka di Kaltim. Itu saja. Kami tidak punya kewenangan beri sanksi, tapi bisa beri rekomendasi,” tegas Husni.

Sikap tegas DPRD Kaltim ini muncul setelah beberapa keluhan masyarakat tidak ditanggapi dengan serius oleh Pertamina. Salah satu masalah yang paling mencolok adalah ketidakhadiran bengkel di SPBU-SPBU resmi, yang sebelumnya dijanjikan oleh manajemen pusat.

Husni menilai, persoalan ini bukan hanya soal teknis, melainkan menyangkut kepercayaan publik terhadap institusi besar seperti Pertamina. Apalagi, Pertamina memiliki tanggung jawab sosial dan ekonomi besar di daerah penghasil energi seperti Kaltim.

“Kalau dibiarkan, lama-lama masyarakat tidak percaya lagi pada apa pun yang mereka sampaikan. Ini soal integritas institusi,” tambahnya.

Baca Juga:

Andi Harun Resmikan Desa Cantik 2026, Samarinda Perkuat Pemerintahan Berbasis Data

DPRD juga meminta agar Pertamina melakukan audit internal terhadap semua layanan dan fasilitas yang selama ini mereka klaim tersedia, agar tak lagi ada kesenjangan antara klaim dan kenyataan.

Dengan tekanan yang makin kuat dari parlemen daerah, publik kini menunggu bagaimana respons Pertamina pusat terhadap desakan untuk mengganti manajemen Kaltim. Satu hal yang jelas, kesabaran DPRD Kaltim telah mencapai batasnya.