Divisi.id – Tingginya biaya bahan pokok di Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah provinsi mengusulkan agar anggaran porsi makanan dinaikkan untuk menyesuaikan kebutuhan daerah, khususnya di wilayah pedalaman.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, Irhamsyah, menyebut bahwa simulasi menunjukkan biaya Rp 10.000 per porsi yang ditetapkan pusat tidak mencukupi.
“Pada prinsipnya, Kaltim sudah siap menjalankan program ini. Namun, ada beberapa aspek teknis, seperti nilai besaran porsi makanan, yang masih perlu disesuaikan dengan kondisi daerah. Kami masih menunggu arahan dari pusat,” ujar Irhamsyah, Selasa (07/01/2025).
Simulasi di lapangan menunjukkan bahwa biaya ideal untuk porsi makanan di Kaltim mencapai Rp 17.000. Hal ini disebabkan tingginya harga bahan pokok di wilayah tersebut, terutama di daerah pedalaman, yang turut dipengaruhi oleh mahalnya biaya distribusi.
“Harga bahan pokok di Kaltim berbeda dengan daerah lain. Misalnya, untuk wilayah pedalaman, biaya distribusi juga menjadi salah satu faktor yang menambah nilai porsi. Selain itu, kebutuhan di Sekolah Luar Biasa (SLB) bisa berbeda lagi karena mereka memerlukan penyesuaian khusus,” jelasnya.
Pemerintah provinsi juga telah mempersiapkan mekanisme pelaksanaan program ini sambil menunggu arahan dari pusat. Salah satu langkah utama adalah melibatkan UMKM lokal untuk penyediaan makanan.
“Pemberdayaan UMKM menjadi bagian dari rencana besar kami. Dengan melibatkan UMKM, kami berharap dapat mendukung ekonomi masyarakat lokal sekaligus memastikan kualitas makanan yang disajikan tetap segar dan sesuai standar gizi,” tambahnya.
Kerja sama dengan perusahaan katering lokal juga sedang dipertimbangkan. Selain mendukung pelaksanaan program, langkah ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru di sektor kuliner.
Meskipun program ini harus ditunda sementara, pemerintah Kaltim tetap berkomitmen untuk segera merealisasikannya setelah mendapatkan arahan teknis dari pemerintah pusat.
“Kami sangat memahami pentingnya program ini untuk mendukung tumbuh kembang anak-anak. Begitu petunjuk teknis dari pusat keluar, kami akan langsung bergerak,” tuturnya.
Pemerintah Kaltim juga memastikan pelaksanaan program akan dilakukan secara bertahap, dimulai dari wilayah yang paling siap.
“Kami akan mengutamakan kesiapan mekanisme dan pengawasan agar program berjalan lancar. Pelibatan semua pihak, termasuk masyarakat, juga menjadi kunci keberhasilan program ini,” pungkasnya
Penulis: Khairunnisa | Editor: RR