Diduga Merugikan Negara, FORKOP Kaltim Gelar Demonstrasi Mendesak Pemprov Ambil Alih Operasi STS yang Dikelola PT PTB

Divisi.id – Forum Komunikasi Pemuda Kalimantan Timur (FORKOP Kaltim) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Jalan Gajah Mada, Samarinda. Mereka memprotes dugaan praktik korupsi yang dilakukan oleh perusahaan berinisial PT PTB dalam pengoperasian Terminal Ship to Ship (STS) di wilayah perairan Muara Berau dan Muara Jawa.

Koordinator FORKOP Kaltim, Edi Susanto, menyatakan bahwa berdasarkan kajian dan data yang dimiliki pihaknya, aktivitas PTB diduga telah merugikan negara hingga Rp5,04 triliun. Ia menilai, kegiatan bisnis PTB tidak memberikan keuntungan bagi daerah meski dilakukan di wilayah perairan Kalimantan Timur.

“Seharusnya Kalimantan Timur sebagai pemilik wilayah mendapat manfaat dari aktivitas tersebut. Namun, kenyataannya tidak ada kontribusi untuk daerah. Bahkan, PTB diduga tidak pernah berkoordinasi dengan Pemprov Kaltim,” kata Edi Kepet sapaan akrabnya. Selasa, 24 Juni 2025.

Selain itu, FORKOP Kaltim juga mendesak agar seluruh kegiatan PTB dihentikan dan dialihkan kepada Perusahaan Daerah (Perusda) Kaltim agar potensi pendapatan dari sektor ini bisa menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mereka juga menuntut agar Pemprov bersikap tegas terhadap dugaan aktivitas ilegal tersebut.

Berikut lima tuntutan yang disampaikan FORKOP Kaltim dalam aksi tersebut:

Baca Juga:

SPASI Desak Kejati Kaltim Usut Dugaan Mark Up Proyek Gedung Madrasah Rp26 Miliar

1. Pemprov Kaltim harus bersikap tegas terhadap dugaan aktivitas ilegal PTB di wilayah perairan Kaltim.
2. Mendesak Pemprov segera mengambil alih kegiatan STS PTB melalui Perusda.
3. Tutup dan usut aktivitas PTB karena diduga merugikan negara Rp5,04 triliun.
4. Hentikan seluruh kegiatan PTB.
5. Wujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Saat dikonfirmasi ke pihak Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim melalui Kepala Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Kaltim, Ahmad Masliuddin, mengakui bahwa permasalahan terkait PTB sudah muncul sejak beberapa tahun lalu, terutama terkait dengan keluhan nelayan. Ia mengatakan bahwa perizinan dan legalitas kegiatan pelabuhan berada di bawah kewenangan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

“Kalau memang ada indikasi ilegal, maka itu menjadi domain Kementerian Perhubungan. Kami di daerah hanya memberikan rekomendasi,” ujarnya.

Pun, Masliuddin juga menyoroti minimnya komunikasi antara PTB dan Pemprov Kaltim. Ia mengakui bahwa selama ini koordinasi lebih banyak dilakukan PTB dengan KSOP Samarinda sebagai pihak otoritas pelabuhan.

Baca Juga:

ADAPI Resmi Gantikan IDTNPNS-RI, Perjuangkan Kesetaraan Hak Dosen PPPK

Terkait legalitas lokasi kegiatan STS, Musliuddin menyebutkan bahwa akan dilakukan pengecekan ulang pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kaltim untuk memastikan apakah lokasi kegiatan PTB sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berangkat dari itu, FORKOP Kaltim menegastakan akan terus mengawal isu ini hingga ada tindakan nyata dari Pemprov dan pemerintah pusat. Mereka juga akan membawa isu ini ke forum diskusi akademis, tokoh masyarakat, dan berbagai gerakan sosial lainnya untuk mewujudkan kedaulatan sumber daya daerah demi kesejahteraan rakyat Kalimantan Timur. Bahkan aksi akan berlanjut pada pekan depan jika tidak ada kejelasan dari Pemprov Kaltim.

Diketahui sebelumnya, PT PTB diduga mengoperasikan kegiatan STS di wilayah yang tidak memiliki dasar hukum penetapan sebagai pelabuhan. Izin dari Kementerian Perhubungan yang dimiliki PT PTB pun disinyalir dikeluarkan berdasarkan data yang tidak benar.

Kegiatan pengelolaan pelabuhan oleh PTB ditengarai melanggar sejumlah regulasi, antara lain Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor PM 48 Tahun 2021, khususnya Pasal 7, 17, dan 18 yang mewajibkan penetapan wilayah konsesi oleh Menteri Perhubungan serta sinkronisasi dengan tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota. Dalam kasus STS di Muara Berau dan Muara Jawa, tidak ditemukan koordinasi atau rekomendasi dari Gubernur Kaltim.

Baca Juga:

Abdul Giaz Soroti Prioritas Kebijakan Publik dalam Penguatan Demokrasi Daerah ke-5 di Samarinda Ilir

Selain itu, berdasarkan Permenhub Nomor 59 Tahun 2021, kegiatan usaha di pelabuhan wajib dilaporkan kepada gubernur dan penyelenggara pelabuhan. Namun, jejak pelaporan dan rekomendasi tersebut tidak dit